Dinas PUPR Rejang Lebong Sampaikan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Yusuf Wahyudi. (foto: Yurnal/mediabengkulu.co)

Rejang Lebong, mediabengkulu.co – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 ini.

Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong melalui Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Yusuf Wahyudi, mengatakan prioritas pembangunan tahun ini mencakup peningkatan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya.

“Program kami masih seperti tahun sebelumnya di Bidang Bina Marga, yaitu peningkatan jalan dan pembangunan jembatan. Cipta Karya, proyek SPAL, SPAM dan Gedung. Sementara di Bidang SDA, rehabilitasi jaringan irigasi dan Perkim, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, ” ujar Yusuf, Selasa (21/1).

Total anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Bidang Bina Marga mencapai Rp 43 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum.

Pembangunan jalan akan tersebar di sejumlah kecamatan di Rejang Lebong, sedangkan untuk pembangunan jembatan akan difokuskan di wilayah Binduriang dan Tanjung Sanai 1.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan dana bagi hasil dari hasil sawit sebesar Rp 1,8 miliar.

“DBH ini merupakan program lanjutan dari tahun 2024, dan akan digunakan untuk pembangunan di Kota Padang Baru,” tambah Yusuf.

Di Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR akan mengalokasikan anggaran untuk proyek sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, serta pembangunan gedung.

Sedangkan di Bidang Sumber Daya Air, anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dari DAU dialokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di beberapa kecamatan, seperti Bermani Ulu Raya, Curup Tengah, Curup Selatan, dan Selupu Rejang.

“Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan irigasi sehingga mendukung produktivitas pertanian masyarakat,” jelas Yusuf.

Sementara di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih menjadi prioritas.

Total anggaran sebesar Rp 3,2 miliar dari DAU telah disiapkan untuk program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di beberapa kecamatan.

“Ini merupakan program lanjutan yang sempat tertunda tahun lalu,” pungkas Yusuf.

Laporan: Yurnal // Editor: Sony