Jakarta, mediabengkulu.co – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan B. Najamuddin, menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power dalam peta geopolitik global.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.
“Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik Presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya,” kata Sultan.
“Sawit bisa menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi Presiden Prabowo,” sambung Sultan, Rabu (8/1/2025).
Pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah, dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.
“Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional, khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit,” ucap Sultan.
Menurut mantan Ketua HIPMI itu, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
“Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia,” kata dia.
Pasar CPO global sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia, sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
“Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional,” ucap Sultan.
Sebelumnya beberapa senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan, Raja July Antony, yang mewacanakan akan membuka lahan baru seluas 20 juta hektar.
“Meskipun kami mendukung program ketahanan pangan energi Presiden Prabowo, tapi tetap memberi masukan dan saran agar Menteri Kehutanan tetap menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta hektar,” tutup Sultan.
Sumber: DPD RI // Editor: Sony
