Jakarta, mediabengkulu.co – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD RI ke-6 itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses Pilkada serentak yang lalu.
Karena Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, adalah kajian semua pihak yang mulai khawatir dengan proses Pilkada yang semakin tidak efisien,” ujar Sultan, Jumat (13/12).
“Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” sambung Sultan.
Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses Pilkada, hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” terang Sultan.
Artinya diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik saat ini.
“Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis green democracy, kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem Pemilu secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif bisa melalui DPRD untuk Pilkada gubernur, sementara Pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung,” kata dia.
Tujuannya, terang Senator asal Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja.
Dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden, selain itu gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.
Pihaknya akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem Pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.
“Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses Pilkada selama ini,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (Rilis)
Editor: Sony
