Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu menjalin kerja sama dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Pihaknya juga mengapresiasi kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, terutama dalam rapat dengar pendapat yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
“Harapannya, hasil pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu,” kata Rosjonsyah, usai rapat dengar pendapat di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (20/11/2024).
Sementara Wakil Ketua II Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Ahmad Sauki Suratno, mengatakan kalau pihaknya memiliki dua tugas utama.
Yaitu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan, jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan akan kami kaji lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai bagi Pemprov Bengkulu,” ungkap dia. (MC)
Editor: Sony
