Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat forum komunikasi terkait implementasi strategi pencapaian universal health coverage tahap I 2024, di Kantor Gubernur, Jumat (21/6).
Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Isnan Fajri dan dihadiri oleh Kepala BPJS Bengkulu, Mahyuddin, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi.
Dalam rapat itu, Isnan mengatakan kalau universal health coverage Provinsi Bengkulu saat ini sudah mencapai 99%.
Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum membayar kewajiban iuran kepesertaan UHC nya secara rutin.
“Kartu BPJS masyarakat yang aktif itu tidak membayar iuran, proses mengaktifkannya ini yang dibahas,” ungkap Isnan.
Secara mekanisme, kata Isnan untuk mengaktifkan kepesertaan UHC ini, masyarakat harus melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terlebih dahulu, untuk dilakukan cross check pendataan mendalam.
Setelah laporan diterima oleh Dinas Kesehatan, pemerintah daerah akan mengecek masyarakat yang masuk dalam kuota UHC, selanjutnya akan dikoordinasikan ke BPJS Kesehatan.
“Kalau kuota yang dibayarkan masuk dalam anggaran pemerintah bisa diaktifkan langsung. Kalau yang tidak, itu yang susah proses mengaktifkannya, harus lapor ke Dinkes dan BPJS baru bisa diaktifkan,” kata dia.
Masih dikatakan Isnan, masyarakat Bengkulu saat ini masih banyak yang belum mengetahui menakisme mengaktifkan kepesertaan UHC, sehingga hal ini diperlukan sosialisasi yang mendalam.
“Masyarakat yang BPJS nya tidak aktif, sering minta diaktifkan di rumah sakit, seharunya lewati Dinkes dulu, hal ini karena kita kurang sosialisasi,” ujar Isna. (MC)
Editor : Sony
