MediaBengkulu.co – Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan lainnya di MPR RI, DPR RI, dan DPD RI mencetak sejarah baru, untuk pertama kali bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Papua. Sebagai wujud solidaritas dan kepedulian lembaga perwakilan rakyat terhadap saudara sebangsa di Papua.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin rombongan meninjau langsung aktivitas penambangan pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, melalui Induk Industri Pertambangan yang dipimpin PT Inalum. Ia pun menegaskan Freeport harus memberi kesejahteraan rakyat Papua.
“Hari ini saya bersama Ketua MPR dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya mengunjungi terowongan 1,7 KM bawah tanah tambang Emas Freeport (Mining FREEPORT). Tambang bawah tanah ini terbesar di dunia, hingga 700 KM terowongan bawah tanah”, ungkap Sultan.
Ketua MPR mengatakan setelah menguasai 51% saham Freeport, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan cadangan 1,8 miliar ton mineral tambang emas dan tembaga senilai lebih dari Rp 2.500 triliun di Grasberg, membawa keuntungan bagi kemakmuran Papua khususnya dan Indonesia umumnya,” ujar Bamsoet, Rabu (4/3/2020).
Ketua MPR memaparkan dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2051. Jeda waktu 31 tahun sejak 2020 ini tak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan.
“Saat ini Freeport sedang mengalihkan pertambangannya dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground mine), dan digadang menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, dengan peningkatan kapasitas produksi bertahap dimulai pada 2020 sebesar 96 ribu ton/hari, 2021 sebesar 160 ribu ton/hari, 2022 sebesar 216 ribu ton/hari, dan 2023 sebesar 217 ribu ton/hari,” tuturnya.
“Jangan sampai peralihan ini menyebabkan terganggunya penyerapan tenaga kerja. Malah justru harus menjadi peluang untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal asal Papua,” tegas Bamsoet.
Ketua MPR RI Bamsoet juga mengingatkan agar Freeport bisa mempercepat pembangunan smelter di Gresik yang saat ini progresnya masih di bawah 5%. Sesuai amanah UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang wajib membangun smelter atau pemurnian tambang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang.
Sultan Wakil Ketua DPD RI juga mengatakan “Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan. Sehingga kekayaan nasional harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Jangan sampai di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan,” pungkasnya.(yy)
