oleh

Stagnant, Wawali Minta PAD Dapat Ditingkatkan

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bentuk tim peningkatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019, di Hotel Grand Bugenville Pantai Panjang, Selasa (30/4/2019).

Menurut Dedy, tim ini dibentuk karena Pemkot memang tengah fokus dengan peningkatan PAD. Sebab saat ini PAD Kota Bengkulu masih sangat kecil.

Lebih lanjut, ia menerangkan, saat ini APBD Kota Bengkulu hanya Rp1,2 triliun. Dari total APBD itu, 55% atau sekira Rp700 miliar diserap untuk belanja pegawaui.

“Sehingga hanya ada sisa Rp500 miliar untuk pembangunan,” ungkapnya.

Dari Rp1,2 triliun itu, sambung Dedy, total PAD hanya Rp198 miliar. PAD itu merupakan akumulasi dari dana bagi hasil pusat dan daerah.

“Artinya yang murni (PAD) kita hanya Rp85 miliar,” jelasnya, sembari mengatakan rasio antara PAD dan dana DAU serta DAK masih sangat jomplang.

Kondisi ini, menurut Dedy sangt rentan. “Kita bersyukur Pemerintah Pusat dalam kondisi normal. Kalau kondisi kesulitan keuangan maka ini berdampak fatal,” ungkapnya.

Dedy menyampaikan Bapenda harus terus melakukan inovasi dalam peningkatan PAD. Bapenda harus berpikir cara memasukkan uang dan menggali potensi keuangan.

“Harus dipikir apa potensi yang bisa kita garap, potensi yang kita bisa maksimalkan,” paparnya.

Dia contohkan potensi pajak lampu jalan. Menurutnya, pajak ini masih bisa ditingkatkan. “Total pemasukan lampu jalan itu adalah 10 persen dari tagihan listrik. Tapi kita masih sulit dapat data itu (data tagihan listrik,red),” ujarnya.

Peningkatan juga bisa dilakukan dari retribusi parkir. Karena itu, ia mewacanakan untuk melakukan perombakan UPTD parkir.

“Saat ini, UPTD parkir hanya punya 2 ASN. Idealnya harus ada 5 ASN supaya bisa maksimalkan kerja,” kata Dedy.

Terkait Perda pengelolaan parkir, Dedy juga minta untuk direvisi. “kita tidak ingin merombak total, ada beberapa saja, termasuk menaikkan tarif parkir dan mengatur jukir ilegal,” tegasnya.

Lalu, Dedy juga melirik potensi peningkatan PAD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat ini, pendapatan PBB belum maksimal karena terkendala updating data.

“Saya minta Bapenda tahun depan anggarkan pemutakhiran data,” imbuhnya.

Tekait retribusi pasar, Dedy juga minta ada perombakan regulasi. Sebab, selama ini Perda mengatur para pedagang hanya bisa dipungut Rp500.

“Ketika dipungut Rp1000 maka itu menyalahi perda.Maka dari itu, jangan diatur nominal di perda, atur saja di perwal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dedy juga meminta seluruh OPD untuk mengkaji potensi PAD apa saja yang bisa dimaksimalkan. PBK misalnya bisa melakukan standarisasi bangunan gedung. Pajak reklame, air tanah juga harus terus digenjot.

Dia pun mencetuskan ide untuk memungut sumbangan Rp5000 per bulan kepada warung-warung kecil yang ada di Kota Bengkulu. “Ini memang tidak populis dan baru hanya sebatas wacana. Tapi potensinya sangat besar,” jelas Dedy. (rls)

Komentar

BERITA LAINNYA