Jakarta,mediabengkulu.co – Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi terbaru Polri dalam penanganan unjuk rasa sebagai langkah awal yang positif.
Simulasi yang digelar dalam Apel Kasatwil 2025, Rabu (26/11/2025), menunjukkan pergeseran Polri dari pola pengamanan ke pola pelayanan.
Ketua Badan Sentra Inisiatif, Al Araf, yang hadir langsung, menilai perubahan ini sejalan dengan standar HAM dan praktik kepolisian modern.
“Saya melihat polisi mulai mencoba pola baru yang lebih melayani. Ini langkah baik karena massa seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang dilayani, bukan diawasi,” ujar Al Araf.
Ia menekankan bahwa citra kepolisian sangat bergantung pada cara aparat menangani demo. Pendekatan persuasif, kata dia, harus menjadi standar utama.
“Wajah polisi terlihat dari bagaimana mereka menangani demonstrasi. Banyak negara menempatkan pendekatan persuasif dan non-represif sebagai prinsip utama,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan perubahan tidak cukup hanya pada simulasi. Sistem pendidikan, kurikulum pelatihan, serta regulasi internal Polri juga harus ikut berbenah.
“Protap dan Perkap harus selaras dengan prinsip HAM dan Code of Conduct PBB soal penanganan massa,” tegasnya.
Al Araf mendorong perubahan paradigma yang lebih dalam di tubuh Polri.
“Polisi harus melihat unjuk rasa sebagai ‘demonstration friendship’. Massa itu kawan, bukan musuh. Pendekatan humanis dan persuasif harus jadi budaya kerja,” ujarnya.
Meski menyebut perjalanan reformasi ini masih panjang, ia tetap mengapresiasi langkah awal Polri.
“Perbaikan ini proses panjang, tapi langkah awalnya sudah tepat dan patut diapresiasi,” tutupnya. (**)
Simulasi Pelayanan Unjuk Rasa Polri, Al Araf: Massa Harus Diperlakukan sebagai Kawan
