Seluma, mediabengkulu.co – Permasalahan money politics atau politik uang terus menjadi permasalahan di Indonesia saat ini, bahkan taktik serangan fajar masih populer dilakukan oleh oknum-oknum politikus untuk meraih hati rakyat supaya bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi.
Permasalahan itu bahkan membayangi dalam pagelaran pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 nanti.
Jika mengacu hasil survei Litbang Kompas ditiga Pilkada, yakni Pilkada Jawa Tengah, tanggal 15-20 Oktober, Jakarta tanggal 20-25 Oktober, dan Sumatera Utara tanggal 22-28 Oktober.
Sebagian besar responden menganggap wajar adanya uang yang diberikan ke pemilih agar memilih calon kepala daerah.
Tentu ini bukan hal yang baik untuk perjalanan dan proses pendewasaan demokrasi Indonesia kedepan.
Berapapun uang yang diberikan, katakan saja Rp 100.000 hingga Rp 500.000, tidak akan membuat orang menjadi kaya.
Bahkan menolak pun tidak membuat miskin, karena tidak menutup kemungkinan dampak masifnya dikemudian hari akan merusak tata kelolah pemerintahan daerah itu sendiri, bahkan proses pembangunan akan terhambat.
Budaya-budaya politik uang, serangan fajar ini harus kita lawan dan saling mengingatkan. Kalau dampak dari politik uang dan serangan fajar akan mempengaruhi proses pemerintahan lima tahun kedepan.
Mari, khususnya masyarakat Kabupaten Seluma untuk melawan dan menolak budaya-budaya politik uang dan serangan fajar ini. Pililah calon pemimpin kepala daerah bupati dan wakil bupati yang memiliki visi misi terbaik.
Mempunyai niat yang tulus untuk membangun, khususnya Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Suara kita pada 27 November nanti akan menentukan Kabupaten Seluma lima tahun kedepan.
Maka gunakanlah hak suara kita, bukan karena uang tapi karena kita berpikir ini daerah kita, kabupaten kita, tempat tinggal kita, dan siapa lagi yang akan membangun kalau bukan masyarakat Kabupaten Seluma.
Penulis: Bagusti Reza Putra // Editor: Sony
Bagusti Reza Putra, merupakan putra asli Kabupaten Seluma dan seorang advokat sekaligus penyuluh antikorupsi bersertifikasi LSP-KPK.
