Papua Barat, mediabengkulu.co – Menyikapi janji Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan, Senator Filep Wamafma memberikan pandangannya. Menurutnya, janji Presiden patut diapresiasi namun tetap harus diawasi dalam realisasinya.
“Kita semua pasti sudah kenyang dengan janji. Secara pribadi dan sekaligus Ketua Komite III DPD RI yang membidangi masalah pendidikan, saya mengapresiasi janji Pak Presiden,” kata Filep, Kamis (19/12/2024).
“Misalnya akan memberikan TV canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Maka saya berharap agar program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik,” sambung Filep.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Guru di Velodrome, Jakarta Timur, ingin menempatkan televisi canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan siaran ilmu-ilmu pelajaran.
Presiden menyebut TV canggih ini akan dipasang di seluruh sekolah di Indonesia sekitar empat bulan ke depan.
Filep lantas menyinggung survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh internet pada 2024 ada sebanyak 57 juta jiwa. Selain itu, sekitar 8 persen wilayah di Indonesia belum teraliri listrik PLN.
“Misalnya saja dari data itu, kita tahu tanah Papua mendominasi wilayah yang belum teraliri listrik PLN. Bangunan kebutuhan dasar itu harus disiapkan secara memadai lebih dulu, baru janji-janji itu bisa ditepati,” tegas Filep.
Pace Jas Merah itu kemudian meminta ada evaluasi lebih dulu sebelum menjalankan program baru. Menurutnya hasil evaluasi diperlukan untuk mendapat informasi terbaru guna menentukan proyeksi sebagai langkah kebijakan yang taktis dan strategis.
“Kita tahu dalam setiap pergantian rezim kepemimpinan, pasti ada kebijakan baru. Maka sesungguhnya menurut saya menteri dan jajarannya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan sebelumnya,” kata dia.
Hal ini mutlak dilakukan karena perubahan konsep dan kebijakan pendidikan tentu berdampak terhadap kemampuan siswa-siswi, tenaga pengajar dan kesiapan infrastruktur.
Di ranah implementasi, kesiapan dinas-dinas yang secara teknis hadir di daerah, juga sangat diperlukan. Maka tugas pertama Kementerian Pendidikan mengevaluasi manajemen tata kelola pendidikan secara keseluruhan.
“Dilihat lagi bagaimana efisiensi, efektivitasnya, penerimaan di kalangan sivitas akademika dan para pelaku pendidikan,” tegas Filep.
Ketua Komite III ini jug meminta agar program-program yang sudah berhasil dapat dilanjutkan. Misalnya KIP, PIP, atau program lain yang sangat menyentuh kebutuhan dasar pendidikan.
“Harus dilanjutkan, setelah itu baru mulai menerapkan program baru dengan tujuan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan,” pungkas Filep. (Rilis)
Editor: Sony
