Sekda Kepahiang Minta Kepala OPD Baru Lebih Agresif Tarik Program Pusat di 2026

Sebanyak 9 Kepala OPD baru di Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dilantik secara resmi pada Sabtu (15/11/2025) sore. (foto:dok/ist)

Kepahiang, mediabengkulu.co – Sekda Kepahiang, Hartono, menegaskan bahwa para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja lebih cepat dan lebih agresif untuk menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026.

Hal itu ia sampaikan setelah pemerintah daerah merotasi dan melantik sembilan pejabat baru dalam dua gelombang pada 13 dan 15 November 2025.

Hartono menilai APBD Kepahiang untuk tahun 2026 tidak akan mampu menopang seluruh program kerja OPD.

Karena itu, ia meminta setiap OPD menyelaraskan program dengan kebijakan kementerian, lalu mengajukan usulan agar kementerian bisa mengucurkan anggaran langsung ke Kepahiang.

“Setiap OPD harus punya program yang dibiayai pusat. Jangan sampai kosong. Usulkan apa yang dibutuhkan, tarik programnya dari kementerian terkait,” ujar Hartono, Sabtu (15/11/2025).

Ia menegaskan bahwa upaya menarik dana pusat bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan.

Tanpa dukungan anggaran kementerian, banyak rencana pembangunan terancam tidak berjalan.

9 Kepala OPD Baru Hadapi Tantangan Awal

Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kepahiang menghasilkan sembilan kepala OPD baru yang kini memegang tugas berat itu.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

  1. Zaili, sebelumnya Camat Ujan Mas, kini memimpin Dinas PMD.
  2. Dedi Sukrizal, eks Camat Seberang Musi, kini menjabat Kasat Pol PP dan Damkar.
  3. Devison, eks Kabag Kesra, kini menjadi Kepala Dishub.
  4. Kushadi Cahyadi, sebelumnya fungsional di Kelurahan Dusun Kepahiang, kini memimpin Diskominfo.
  5. Sumi Fitriani, eks Kabag Organisasi, kini menjadi Kepala DLH.
  6. Zikrullah, sebelumnya sekretaris dinas, kini memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  7. Dendi, eks Sekretaris BKD, kini menjabat Kepala Kesbangpol.
  8. Enirosaria, eks Sekretaris Dinsos, kini menjadi Kepala DPMPTSP.
  9. Herman Zamzari, eks Camat Kepahiang, kini memimpin Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Hartono berharap para pejabat baru bergerak cepat menjalin komunikasi dengan kementerian sesuai bidang masing-masing.

Ia menyebut sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan di Kepahiang tahun 2026 tidak terhambat.

“Kalau kita hanya mengandalkan APBD, banyak program tidak akan berjalan. Karena itu, OPD harus aktif menarik anggaran pusat,” ujar Hartono. (Syarif)