Kepahiang, mediabengkulu.co – Pemerintah Kabupaten Kepahiang menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah melalui koordinasi aktif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian di tingkat pusat.
Kebijakan ini menguat setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Hartono, menghadiri Rapat Koordinasi Sekda se-Indonesia di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Hartono menyampaikan bahwa dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sejumlah daerah menjadi perhatian karena memiliki APBD besar, tetapi realisasi belanja daerah berjalan lambat.
“Kepahiang tidak mendapatkan catatan khusus. Namun, banyak daerah lain yang menjadi sorotan karena belanja pemerintahannya sangat rendah,” ujar Hartono, Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan daerah mengeksekusi program secara tepat waktu.
Karena itu, ia mendorong OPD Kepahiang untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait, terutama untuk memperoleh dukungan anggaran pusat.
Hartono menjelaskan bahwa koordinasi tersebut sangat penting mengingat banyak kebutuhan pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBD.
Dengan sinkronisasi program, daerah dapat mengusulkan proyek strategis agar dibiayai lewat kementerian melalui berbagai skema, seperti Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Program pembangunan yang tidak bisa kita biayai di daerah, bisa kita dorong agar dibangun melalui kementerian. Karena itu koordinasi harus diperkuat,” tegasnya.
Pada tahun 2025, Pemkab Kepahiang telah mengajukan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur jalan kepada pemerintah pusat. Di antaranya:
Pembangunan Jembatan Peda, penghubung pusat pemerintahan Kepahiang menuju Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan.
Pembukaan dan peningkatan jalan Simpang Cinto Mandi – Damar Kencana di Kecamatan Muara Kemumu sepanjang 17 kilometer.
Peningkatan jalan Batu Bandung – Renah Kurung, juga di Muara Kemumu sepanjang 11,5 kilometer.
Dari tiga usulan tersebut, pemerintah pusat baru menyetujui satu proyek, yaitu pembangunan jalan di wilayah Kabawetan.
Hartono berharap koordinasi yang semakin intens antara OPD dan kementerian dapat membuka peluang realisasi proyek lain yang selama ini diajukan, sehingga pembangunan di Kepahiang berjalan lebih merata dan cepat.
Kebijakan ini sekaligus melanjutkan arahan Bupati Kepahiang agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan rencana pemerintah pusat dan dilakukan secara sinergis untuk kepentingan masyarakat. (Syarif)
