Bengkulu, mediabengkulu.co – Kantor DPRD Provinsi Bengkulu didatangi sekitar 300 orang guru honorer se Provinsi Bengkulu, untuk hearing bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Perihal kejelasan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, Rabu (27/12/2023).
Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara Se-Provinsi Bengkulu Ellya Oktarina menyampaikan, bahwa pada saat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu 2023 yang belum terakomodir.
“Kami melakukan perjuangan ini dari tahun lalu dan kami forum guru antara p1, p2, p3, p4 atau guru lulus pasing grade kemaren. Kami berharap kawan-kawan yang belum di akomodir tahun 2023 untuk bisa diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2024 mendatang,” sampai Ellya.
Ellya juga menabahkan, pihaknya sudah beraudiensi ke Pemerinta Pusat terkait masalah gaji honorer di dalam PMK 110 tahun 2023.
“Sebenarnya kami memperjuangkan formasi kawan-kawan yang belum diakomodir untuk bisa diakomodir di tahun 2024,” tegas Ellya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, pihaknya menyambuk baik curhatan dari 300 orang di Forum Guru Proritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara Se-Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya Edwar menjelasakan, bahwa para guru honorer menyampaikan keluh kesahnya, mereka meminta agar pemda Provinsi Bengkulu tetap mengusulkan formasi PPPK di tahun 2024.
“Terkait perlakuan yang sama antara guru SLB dan guru umum serta salah satu kasus penerimaan PPPK tahun ini atas nama ibu Erni yang pemberkasannya tertinggal 1 akibat komunikasi yang kurang baik dengan pemerintah kota, melalu Dikbud,” kata Edwar.
Ditambahkan Edwar, terkait permintaan forum guru mengenai pembukaan PPPK tahun 2024 pihaknya akan mengawasi agar hal tersebut terealisasikan.
“Saya kira sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat dan kita akan mengawal apakah itu terlaksanakan atau tidak sehingga kita akan memotivasi untuk mengusulkan PPPK di tahun 2024 mendatang serta ini tidak akan berdampak pada keuangan daerah, karena sudah diploting oleh pemerintah pusat. Nanti anggarannya ditanggung langsung oleh pemerintah pusat,” ungkap Politis PDI-P.
Dilihat dari formasi PPPK tahun 2023 yang hanya mengakomodir 748 formasi PPPK usulan disetujui KEMENPAN-RB.
Dari formasi tenaga pendidik atau guru sebanyak 631 formasi dengan tenaga kesehatan sebanyak 109 orang dan teknis lainnya dalam hal ini penyuluhan pertanian sebanyak 8 orang.
“Kita hanya mengajukan ke pemerintah pusat dan formasi tahun ini belum bisa terakomodir itu hanya ada 600 sementara guru-guru masih banyak yang belum terakomodir. Nanti kita harapkan di tahun 2024 bisa terakomodi tetapi itu tergantung dari pihak Provinsi mengakomodir atau tidak karena aturannya sudah jelas dari pemda yang mengajukan formasi untuk PPPK,” tutup Edwar. (Nur)
