oleh

Raperda Inisiatif DPRD Kepahiang Setujui Pendapat Bupati Dibahas Tingkat Selanjutnya

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD dipimpin Ketua DPRD kabupaten Kepahiang Windra Purnawan didampingi Wakil Ketua 1 Andrian Defandra dan Wakil Ketua II M Thobari Muad serta dihadiri 18 anggota DPRD.

Diketahui, hadir dalam rapat paripurna Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, Wakil Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Sekda Kepahiang Zamzami Z, unsur FORKOPIMDA dan Jajaran Kepala OPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Senin (15/03)

Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid sampaikan Pendapatnya terhadap raperda atas usul prakarsa DPRD (Inisiatif) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (15/03) diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Kepahiang menyampaikan bahwa berdasarkan permendagri nomor 80 Tahun 2015 pasal 73 huruf b angka 2, dalam hal raperda atas usul prakarsa DPRD maka Bupati menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna.

Disampaikan Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid terhadap Tiga rancangan perda atas usul prakarsa DPRD (Inisiatif) diantaranya Raperda tentang pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol) dan produk yang mengandung zat adiktif harus dapat dimaknai bahwa raperda ini merupakan upaya kita dalam melakukan pencegahan.

Selanjutnya raperda tentang kepemudaan, dijelaskan Bupati, bahwa dalam draf raperda tentang kepemudaan yang diterima ada 90 pasal yang keseluruhannya mengandung norma hukum sehingga perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang perlu diatur atau tidak.

“Misalnya terkait pembentukan organisasi, AD/ART, tidak perlu kita atur secara kongkrit dalam raperda kepemudaan ini, Pemerintah daerah lebih mengedepankan peran pemberdayaan dan pengawasan,” jelas Bupati Hidayat.

Masih dikatakan Bupati Hidayat, terkait Raperda pengelolaan pasar rakyat, perlu dipertimbangkan dengan baik hal-hal yang diatur termasuk pada perencanaan, tata bangunan tempat dan Fasilitasnya, sampainya.

“Harmonisasi dan pemantapan konsepsi serta telaaah komprehensif rancangan peraturan daerah sangat penting dilakukan agar syarat administratif raperda terpenuhi,”ungkapnya.

“Tiga Raperda atas usul prakarsa DPRD ini setuju untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kabupaten kepahiang dan kebutuhan hukum Pemkab Kepahiang,” pungkasnya.

Ketua DPRD kabupaten Kepahiang Windra Purnawan dalam pengantar rapat paripurna menyampaikan bahwa Bupati Kepahiang telah menyampaikan Pendapatnya terhadap Tiga Raperda atas usul prakarsa DPRD, Kemudian terhadap pendapat Bupati ini akan ditanggapi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang dalam rapat Paripurna.

“Pendapat Bupati terhadap raperda atas usul prakarsa DPRD ini akan ditanggapi Fraksi-Fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang telah dijadwalkan pada hari senin tanggal 22 Maret 2021,”Pungkasnya.

Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepahiang Franco Escobar saat dimintai keterangan diluar rapat paripurna mengatakan bahwa Bapemperda DPRD Kabupaten Kepahiang telah berkoordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Bengkulu, namun didapati bahwa perda inisiatif DPRD cukup melakukan harmonisasi di tingkat AKD yakni Bapemperda.

“Bapemperda sudah mengikuti tahapan yang mengacu pada tatib DPRD dan permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang telah diubah dengan permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah,” jelas Franco Escobar.

Masih dikatakan Franco Escobar, terhadap pendapat Bupati (mengacu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 dan perubahannya) serta hasil Koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Kedepan Bapemperda akan tetap melakukan harmonisasi ke kemenkumham atas raperda inisiatif DPRD sebelum masuk ke pembahasan, meski ini tidak wajib, dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang lebih baik lagi,” demikian Franco.

Komentar

BERITA LAINNYA