Makassar, mediabengkulu.co – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).
Rakor ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai provinsi untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah dan tata ruang.
“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi. Saya ingin meng-update kondisi lapangan dan menyelesaikan masalah RTRW, RDTR, pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan,” ujar Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron menegaskan, enam fokus koordinasi. Pertama, integrasi data NIB dan NOP untuk meningkatkan PAD.
Kedua, pemutakhiran sertipikat lama agar tak terjadi tumpang tindih.
Ia juga menyoroti revisi RTRW dan penyusunan RDTR, mengingat 116 wilayah di Sulsel belum memiliki RDTR.
Dokumen ini penting untuk kepastian hukum tata ruang dan menarik investasi.
Nusron, turut membahas penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa HGU dan tanah eks PTPN.
Ia mencatat baru sekitar 20 persen tanah wakaf di Sulsel yang tersertipikasi.
“Banyak tempat ibadah belum bersertipikat wakaf. Ini harus kita percepat. Konflik HGU dengan masyarakat juga perlu kita cari solusinya,” tegas Nusron.
Hadir dalam rakor ini Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, serta Kakanwil BPN Sulsel Dony Erwan beserta jajaran. (**)
Percepat Penyelesaian Masalah Tanah, Menteri Nusron Gelar Rakor dengan Kepala Daerah se-Sulsel
