Bengkulu, mediabengkulu.co – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Dalam rangka Penyusunan Perda RAPBD Tahun 2025, di Ruang Rapat Komisi, Senin (11/11/2024).
Pada Rapat tersebut, dijelaskan tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu sejumlah 34.000 jiwa dan penyumbang terbesar ada di Kota Bengkulu.
Angka Pengangguran ini, diketahui berasal dari lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah yang seharusnya juga membutuhkan Skill.
“Untungnya Disnakertrans setiap tahun membuka program Job Fair. Yang mempertemukan pekerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.” Ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.
“Saya berpesan, program prioritas adalah bagaimana Balai Latihan Kerja yang dibawah kementrian maupun dibawah pemda. Mampu melahirkan tidak hanya pekerja namun lapangan usaha baru,” tambah Usin.
Untuk itu, lanjutnya, soft skill maupun tolkit dan pendampingan permodalan membuat usaha baru harus dikerjasamakan dengan Bank Daerah sebagai penyalur KUR.
Termasuk calon pekerja migran Indonesia dalam mempersiapkan modal melalui KUR untuk keberangkatan, pelatihan bisa difasilitasi Bank Bengkulu. Sehingga Pendapatan Bank Bengkulu dari KUR Pekerja Migran bisa bertambah.
Karena menurut Usin, para pekerja migran yang akan mendapatkan biaya modal adalah mereka yang sudah pasti diterima dan bekerja diluar negeri seperti Jepang, korsel, malaysia, singapore, Thailand, Arab Saudi dan negara lainnya.
Selain itu, sebenarnya bisa disinergiskan para bupati mendorong dana desa untuk membiayai generasi muda desa yang potensial untuk dilatih di BLK dengan skill pekerja maupun lapangan usaha kerja.
“Kami akan mematangkan kembali program ini dengan melibatkan BLK, LPK, Perusahaan Pekerja Migran, Bank Bengkulu dan mitra kerjasama lainnya dalam waktu dekat ini. Banyak hal yang belum sempat dibahas dan akan kami agendakan kembali,” demikian Usin. (**)