Jakarta, mediabengkulu.co – Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, memberikan keynote speech pada acara pelatihan legal executive development, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Rabu 20 November 2024.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, narasumber, fasilitator dan aparatur sipil negara dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Reda Manthovani menegaskan pentingnya hukum administrasi negara sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
“Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dengan sah dan berlandaskan kepentingan publik,” kata dia.
Reda Manthovani mengingatkan kalau ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi.
Reda Manthovani menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan setiap tindakan dan kebijakan.
“Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kepatuhan administratif dan integritas dalam pelayanan publik,” tambah Reda Manthovani.
Sebagai salah satu fokus utama, Reda Manthovani menyoroti pentingnya pencegahan korupsi, khususnya di sektor infrastruktur.
Sektor ini menurutnya sangat strategis bagi pembangunan nasional dan harus dijaga melalui penerapan prinsip good corporate governance.
Langkah-langkah pencegahan yang disarankan meliputi: peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, penguatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan dan pelayanan publik.
“Dengan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, kita dapat memastikan proyek infrastruktur berjalan bersih dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ungkap dia.
Reda Manthovani juga menyoroti peran kejaksaan melalui fungsi intelijen pengamanan pembangunan strategis.
Fungsi ini berperan penting dalam deteksi dini dan mitigasi ancaman yang berpotensi mengganggu pembangunan strategis.
“Kita bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum yang pasti, agar pembangunan berjalan sesuai hukum dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Reda Manthovani.
Dalam penutupnya, Reda Manthovani mendorong para peserta pelatihan untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan keterampilan hukum, serta berbagi pengalaman dan solusi praktis di lapangan.
“Pelatihan ini adalah awal untuk menjadi penggerak perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata dia.
Acara ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna.
Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq, Penjabat Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua Asosiasi Penghulu Wilayah Sumatera Selatan, dan Ketua STIH Adhyaksa Hasbullah.
Sumber: Kejaksaan Agung
