Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, mengatakan WTP tersebut merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017 lalu.
“Kepada OPD kita minta tindaklanjuti rekomendasi, kemudian sesuai arahan gubernur bagaimana penggunaan anggaran lebih efektif, dan akuntabel,” kata Isnan, Rabu (29/5/2024).
Laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini WTP tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan.
Didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Toha Arafat kepada Isnan Fajri.
Slamet mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait beberapa temuan dari hasil pemeriksaan.
Pertama, BPK meminta untuk menyusun peraturan gubernur tentang pengelolaan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas.
Segera memproses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
Kedua, menginstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan badan anggaran.
Untuk merasionalisasi anggaran belanja jasa/reklame film dan pemotretan serta mengalokasikan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
“Ketiga, mengusulkan rencana sensus barang milik daerah secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data dan kondisi aset tetap,” ungkap dia. (MC)
Editor : Sony
