Kaur,Mediabengkulu.co- Menteri Dalam Negeri RI H. M. Tito Karnavian menghimbau kepada seluruh Pemerintah di daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus mengaktifkan tugas dan peran Satgas Pangannya menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1444 H tahun 2023 mendatang.
Hal ini dikataka Menteri Dalam Negeri saat memimpin rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara daring pada Senin (17/4/2023).
” Seluruh Satgas Pangan perlu antisipasi dan waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terjadi karena tingginya permintaan menjelang hari raya idul fitri, seperti tarif transfortasi umum, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah dan komoditas pokok lainnya,” ujar Tito.
Terkait masalah tersebut Tito menjelaskan bahwa Satgas Pangan didaerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang disampaikan kepada Kemendagri terkait harga dan ketersediaan komoditas, termasuk masalah supply / distribusi,” jelasnya dirilis mediacenter.
Berbicara masalah inflasi Mendagri mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada TPID di Daerah yang telah menjalankan intervensi terkait pengendalian inflasi di daerah, karena berdasarkan data dari BPS RI secara nasional angka inflasi Indonesia berada di angka 4,97% hingga Maret 2023 ini. Hal tersebut juga dibuktikan oleh beberapa Sumber Ekonomi Global yang menyebutkan negara Indonesia masuk dalam kategori Inflasi terendah.
Inflasi Indinesia berada di peringkat 46 dari 186 negara, peringkat ke 6 dari 11 negara ASEAN dan peringkat ke 8 dari 24 negara G20 yang memiliki angka inflasi terendah per 15 April 2023.
Dengan capaian tersebut Mendagri meminta kepada seluruh TPID Pusat dan Daerah untuk terus bekerja keras agar negara Indonesia mencapai angka inflasi dibawah 3,00 % supaya menjadikan negara kita menjadi negara yang memiliki perekonomian yang solid dan maju.
Untuk mewujudkan hal tersebut Tito menegaskan agar seluruh TPID, Sargas Pangan dan Pimpinan Daerah berkomitmen bersama – sama menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder serta tetap melakukan langkah – langkah konkrit seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan BTT tepat sasaran dan dukungan transfortasi APBD,” kata Mendagri diakhir rakor.
Sementara itu dalam rakornas tersebut diikuti juga secara virtual yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kaur H. Lismidianto, S.H.,M.H yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kastilon Sirad, dan didampingi sejumlah Kadis, Kaban, Sekdin, Kabag, Kasubbag, serta unsur Forkopimda yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur. Bertempat di Aula lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur. (bn)
