Pemkab Bengkulu Selatan Bahas Penguatan Keuangan Daerah Bersama Kemendagri

Pemkab Bengkulu Selatan Bahas Penguatan Keuangan Daerah Bersama Kemendagri. (foto: ist)

Bengkulu Selatan, mediabengkulu.co – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategisnya ialah dengan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah.

Pertemuan ini difokuskan pada optimalisasi manajemen fiskal demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan.

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, menyambut baik kedatangan perwakilan Kemendagri, termasuk Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas M. Panjaitan.

Gusnan, menyampaikan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel.

“Kehadiran pihak Kemendagri tentu memberikan semangat baru. Selain sebagai bentuk perhatian dari pemerintah pusat, forum ini menjadi ruang strategis untuk berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan pengelolaan fiskal, terutama yang berkaitan dengan kondisi geografis daerah kita,” ujar Gusnan.

Bersama Wakil Bupati H. Rifai Tajudin, Gusnan menegaskan, bahwa sinergi seperti ini penting untuk mewujudkan visi Bengkulu Selatan sebagai daerah yang Elok, Maju, Aman, dan Sejahtera.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan guna membangun fondasi keuangan daerah yang tangguh, mampu merespons perubahan, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

“Dengan adanya koordinasi ini, kita berharap sistem keuangan daerah kita semakin kuat dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, Sekretaris Daerah Sukarni, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Isran Kasiri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. (Adv/Sugianto)