MUKOMUKO,- Hasil investasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sumateran Corruption Watch, pada saat pengurusan Sertifikat atas nama Jarno, terletak di desa Agung Jaya, Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko, tanah telah bersertifikat dan mengajak ukur ulang pihak BPN Mukomuko beberapa kali ditemui pelayanan sangat buruk.
Tidak mencerminkan sebagai pegawai negara yang melayani sepenuh hati. Pihak yang ingin menyelesaikan persoalan tanah merasa dihambat, dari ruang publik mestinya pelayanan kepada masyarakat orang yang mencari informasi diberikan sebuah informasi yang akurat dan benar, setiap pelayanan pengurusan semestinya diberikan informasi dipapan pemgumuman terhadap apa yang diurusnya.
Para petugas pelayanan loket juga sangat tertutup, tidak memberikan ruang informasi kepada masyarakat umum persoalan tanah.Kondisi lebih buruk ketika sebuah surat tanah yang telah diterbitkan sertifikat, mestinya dapat diinformasikan dalam waktu 1x 24 jam(satu Hari jam kerja) ternyata amburadul proses pelayanan publik.
LSM SCW mendesak kepada Pimpinan Kantor BPN Mukomuko harus ada perubahan total, karena mereka makan dengan gaji dan tunjangan uang rakyat. Tidak bisa dibiarkan seenaknya sendiri mengelola pelayanan publik yang telah diembannya.
Selain itu sertifikat atas nama Supriyanto yang dalam sertifikat tertulis Supri tanah yang terletak di Desa Agung Jaya, adalah sah milik Supriyanto, dan telah dimintakan surat pernyataan diatas materai benar milik Supriyanto, meski dalam sertifikat itu tertulis Supri.
Sementara Tanah yang tertulis Gotot Samsuri, tetapi dimiliki oleh Gatot Samsuri, pihak yang punya nama Gatot Samsuri sesuai KTP masih dimintai keterangan surat dari Desa Agung Jaya, sebagai data yang benar milik Gatot Samsuri meski beda dengan tertulis di Sertifikat.
Atas pelayanan publik yang semprawut itu, masyarakat minta kepala BPN Mukomuko harus lebih baik meningkatkan pelayanannya. kalau tidak lebih baik mundur saja.
Ketika dicegat koran Bengkulu Kepala Kantor, sembunyi dan lari dari wawancara ada lari? Dan ada kuat proyek sertipikat program nasional diduga kuat koruptif dalam pelaksanaannya, LSM SCW minta diusut tuntas. (Purwasi Ahmad)
