Kaur, mediabengkulu.co – Pemerintah Kabupaten Kaur dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu menggelar forum koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan petakan, sisir, advokasi dan registrasi.
Dalam rangka memetakan masyarakat desa yang belum terlindung jaminan kesehatan nasional, di ruang kerja Bupati Kaur, Kamis (18/7/2024).
Bupati Kaur, Lismidianto, mengatakan sampai dengan bulan Juli 2024 ini, cakupan peserta JKN di Kabupaten Kaur sudah mencapai 100 persen dari total penduduk.
Akan tetapi kenyataannya di lapangan, masih ada ditemukan warga-warga yang melapor belum memiliki BPJS Kesehatan.
Ini berarti distribusi warga yang sudah dan belum punya jaminan kesehatan belum merata di masing-masing desa.
“Terkait dengan pendataan ini, pemerintahan desa harus bersinergi dengan OPD terkait. Warga yang meninggal, yang pindah alamat, warga pendatang baru, itu semua harus terdata dengan baik,” ungkap Lismidianto.
Bupati berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat Kaur yang terkendala berobat, karena belum memiliki jaminan kesehatan.
“Data dengan rinci setiap warga yang membutuhkan, laporkan melalui dinas terkait ke BPJS Kesehatan, sehingga bisa langsung aktif,” ucap Lismidianto.
Bupati juga meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk selalu mengingatkan Pemda Kaur jika ada pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang belum terselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut bupati juga berpesan kepada seluruh kepala OPD agar secara bersama-sama mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
Untuk memastikan dirinya beserta keluarganya terdaftar program jaminan kesehatan serta membayar iuran tepat waktu.
Sementara Kepala BPJS Cabang Bengkulu, Mahyuddin, menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada Pemkab Kaur, yang telah memberikan dukungan untuk mensukseskan program JKN.
“Pertemuan hari ini untuk koordinasi terkait program petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Diinisiasi oleh BPJS Kesehatan,” Ungkap dia.
Mahyudin menuturkan, pentingnya program ini, dikarenakan hingga Juli 2024 jumlah masyarakat yang menjadi peserta BPJS mencapai angka diatas 98 persen dari jumlah penduduk.
“Kita juga ingin memastikan jumlah kepesertaan di angka 98 persen tersebut sudah merata hingga ke tingkat desa-desa, karena yang ada saat ini masih angka umum,” kata dia. (MC)
Editor: Sony
