Paripurna DPR BU, Pandangan Umum 7 Fraksi Terkait Raperda  Pajak Dan LKPJ Bupati Tahun 2022

Paripurna DPR BU, Pandangan Umum 7 Fraksi Terkait Raperda Pajak Dan LKPJ Bupati Tahun 2022, Senin (5/6/2023). (foto : Ansor mediabengkulu.co)

Bengkulu Utara, mediabengkulu.co – Rapat paripurna LKPJ Bupati tahun 2022 dengan agenda 7 Fraksi DPRD kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan pandangan fraksi dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara ,SH dan didampingi Wakil ketua I Juhaili,Sip dan Wakil ketua II Herliyanto,Sip serta dihadiri anggota dewan, sekwan beserta staf, wakil bupati Arie Septia Adinata, Sekda, para kepala organisasi perangkat Daerah (OPD), FKPD, dan undangan lainnya.

Fraksi PDI perjuangan dibacakan oleh Beni Burmansyah, mengatakan berkaitan dengan Raperda pajak maupun restribusi daerah harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terkait dana Silva tahun 2022 agar dapat diperjelas oleh pihak pemerintah daerah secara rinci dan lengkap, ” ujarnya, Senin (5/6/2023)

Paripurna DPR BU, Pandangan Umum 7 Fraksi Terkait Raperda Pajak Dan LKPJ Bupati Tahun 2022, Senin (5/6/2023). (foto : Ansor mediabengkulu.co)

Fraksi Golongan Karya dibacakan oleh Sudarman, mengatakan sangat mendukung Raperda pajak maupun restribusi daerah menjadi Perda. Fraksi Gerindra dibacakan Rizal mengatakan dua Raperda yang disampaikan pemerintah daerah yaitu Raperda pajak dan LKPJ tahun 2022, akan dibahas pihak DPRD bersama eksekutif kedepannya, semoga saja Raperda tersebut tidak terlalu lama dibahas nantinya .

Fraksi PAN disampaikan Edi putra menyampaikan beberapa catatan terkait terobosan terobosan guna meningkatkan PAD melalui Raperda pajak maupun restribusi daerah, sementara fraksi Nasdem mengucapkan terimakasih terhadap pemerintah daerah yang telah menyampaikan Raperda LKPJ tahun 2022 dan   Raperda Pajak maupun restribusi daerah, Fraksi De Asen Utara dibacakan Dwitanto menanyakan dana Silva Rp 124.824.295.935.97 tahun 2022 dan Fraksi Nurani Indonesia sejahtera (NIS) dibacakan Febri Yurdiman meminta bupati diluar pandangan, agar memantau indikasi pungli Oleh oknum Diknas terkait masalah administrasi PPPK, jelasnya. (Adv/Ansor mediabengkulu.co)