Jakarta, mediabengkulu.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, bertemu pimpinan KPK pada Rabu (22/10/2025).
Pertemuan di Gedung Merah Putih KPK itu membahas perbaikan proses bisnis layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN.
“Kami datang untuk meminta masukan KPK. Proses bisnis kita sudah lama dan sebagian masyarakat menilai tak lagi sesuai zaman,” ujar Nusron.
Ia menekankan pentingnya pembaruan agar masyarakat mendapat kepastian syarat, waktu, dan biaya layanan.
“Kami ingin desain layanan yang jelas, tepat waktu, dan transparan,” tambahnya.
Menurut Nusron, KPK berperan penting dalam memetakan titik rawan korupsi.
“Kami butuh pandangan KPK di mana potensi celahnya agar tidak ada pungli atau penyimpangan,” tegasnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik langkah tersebut.
Ia menilai upaya ATR/BPN sejalan dengan agenda nasional meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara dari sektor pertanahan.
“Ada semangat untuk memangkas waktu, menekan biaya, dan membuka transparansi. Ini langkah strategis untuk transformasi layanan dan peningkatan PNBP,” kata Setyo.
Ia juga menekankan pentingnya integritas aparatur.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), nilai ATR/BPN kini 75,88.
“Angka ini cukup baik, tapi jangan berhenti di situ. Yang penting adalah perubahan perilaku aparatur di semua level,” ujarnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, jajaran pejabat tinggi ATR/BPN, serta pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo. (**)
Menteri Nusron Temui Pimpinan KPK, Bahas Perombakan Layanan Pertanahan
