Seluma, mediabengkulu.co – Masyarakat mendukung DPRD Kabupaten Seluma untuk memberantas dugaan banyaknya honorer “siluman” atau tenaga honorer yang namanya masuk ke dalam database, tetapi tidak bekerja sebagai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma saat ini.
Tokoh Masyarakat Kabupaten Seluma, Hendry Tommi, menilai para oknum-oknum honorer tersebut sangat merugikan, karena tidak perna melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari dan datang ke kantor hanya pada saat mengambil gaji bulanan.
“Saya sangat setujuh sekali yang disampaikan oleh Anggota DPRD Febrinanda, yang menyoroti banyaknya tenaga honorer siluman, karena sudah sangat jelas itu merugikan APBD,” tegas Hendry Tommi, Sabtu (7/12/2024).
Menurut Hendry Tommi, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau ABPD bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi secara tidak langsung para oknum-oknum honorer tersebut merugikan masyarakat. Ditambah lagi ABPD Seluma tahun anggaran 2025 mengalami defisit.
“Banyak informasi yang kami dengar kalau para oknum-oknum honorer siluman tersebut bekerja di OPD dan sekolah-sekolah. Bahkan tiba-tiba saja sudah PPPK, jadi tolong Pak DPRD berantas oknum-oknum honorer siluman tersebut, karena itu sudah jelas sangat merugikan,” kata dia.
Dikabarkan sebelumnya, DPRD Kabupaten Seluma menyoroti dugaan banyaknya honorer siluman yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma saat ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, mengatakan kalau pihaknya telah menerima laporan dari para tenaga honorer lainnya.
Para tenaga honorer yang aktif bekerja mengeluh karena gaji mereka berkurang nominalnya dari tahun-tahun sebelumnya akibat banyaknya honorer siluman tersebut.
“Selama ini oknum honorer siluman tersebut masih dianggap aktif oleh pimpinan OPD, padahal menurut rekan sesama honorernya yang bersangkutan tidak pernah terlihat dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, muncul saat gajian saja,” ungkap Febrinanda.
Untuk saat ini baru dua nama oknum honorer siluman yang baru diketahui oleh pihaknya, yakni berinisial BM dan DV yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
Oknum tenaga honorer siluman tersebut tak hanya menerima gaji bulanan, namun juga menerima honor setiap ada kegiatan sebagai upah tambahan.
APBD Seluma tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp 36 Miliar, bahkan sebelumnya diajukan sebesar Rp 67 Miliar dari pihak Pemerintah Kabupaten Seluma, artinya lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan.
“Semua masyarakat membayar pajak, termasuk petani, nelayan dan ibu-ibu bekerja serabutan bahkan ART. Sangat miris apabila pajak mereka digunakan hanya untuk honorer siluman,” ucap Febrinanda.
Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Seluma hingga saat ini belum ada yang berani berkomentar terkait dugaan banyaknya honorer siluman tersebut.
Laporan: Alsoni Mukhtiar // Editor: Sony
