Jakarta, mediabengkulu.co – Anggota Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengapresiasi simulasi penanganan unjuk rasa yang dilakukan Polri dalam Apel Kasatwil 2025, Rabu (26/11/2025).
Ia menyebut, langkah ini sebagai bentuk transformasi menuju penanganan aksi yang lebih modern, humanis, dan berbasis perlindungan HAM.
“Simulasi ini menunjukkan dengan jelas arah perubahan desain penanganan unjuk rasa ke depan,” ujar Anam.
Menurutnya, Polri tengah bergerak meninggalkan pendekatan represif dan menguatkan paradigma pelayanan.
“Fokus sekarang adalah memastikan perlindungan bagi pengunjuk rasa. Ini semangat baru,” tegasnya.
Anam menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan massa aksi dan keselamatan personel.
“Pengunjuk rasa harus damai dan tertib, tapi personel juga harus aman. Keduanya harus selaras,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar aksi sebenarnya ditujukan kepada instansi lain, bukan kepada Polri. Karena itu, penanganan unjuk rasa merupakan ekosistem yang harus dijalankan bersama.
“Hampir 90 persen unjuk rasa ditujukan pada instansi lain. Jadi bukan hanya tanggung jawab Polri,” jelasnya.
“Jika aksi ditujukan kepada bupati atau wali kota, mereka harus hadir dan kooperatif. Itu membantu kepolisian di lapangan,” tambahnya.
Anam, menilai rancangan Polri—baik SOP maupun pendekatan baru di lapangan—merupakan langkah maju dalam penghormatan HAM.
“Pendekatan ini untuk melindungi hak warga negara yang dijamin konstitusi,” tambahnya.
Ia berharap desain tata kelola baru ini bisa segera diterapkan secara luas.
“Semoga bisa dipraktikkan di banyak wilayah, sehingga penanganan unjuk rasa ke depan makin baik,” pungkasnya. (**)
Kompolnas Apresiasi Simulasi Penanganan Unjuk Rasa Polri
