Jakarta, mediabengkulu.co – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
Pertemuan ini, menjadi langkah penting dalam menjaring aspirasi publik untuk memperkuat reformasi Polri, agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menyebut audiensi ini sebagai forum strategis untuk menampung pandangan dari tokoh bangsa.
“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, baik teknis maupun filosofis, untuk memperbaiki sistem kepolisian,” ujar Jimly.
Ia menegaskan, komisi berkomitmen menjaga Polri dari intervensi politik dan kepentingan bisnis, agar kepercayaan publik dapat pulih secara menyeluruh.
Sementara itu, pimpinan GNB Dr. Sinta Nuriyah Wahid, menekankan pentingnya peran Polri sebagai pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan bangsa.
“Kepolisian harus hadir untuk melindungi, bukan melukai rakyat. Hal itu hanya bisa dicapai lewat penyelenggaraan negara yang adil dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dari sisi hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan, menyebut pembentukan Komisi Reformasi Polri sebagai langkah bersejarah.
Ia menilai keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” yang membuka peluang besar untuk pembenahan institusi kepolisian.
“Reformasi ini bukan hanya membahas masalah, tapi juga mencari solusi,” ujarnya.
Otto menambahkan, salah satu fokus komisi adalah mengidentifikasi akar masalah kepercayaan publik terhadap Polri, dan merumuskan solusi jangka panjang untuk memperbaikinya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengapresiasi dukungan dan kolaborasi antara komisi dan GNB.
“Masukan masyarakat sangat penting agar Polri benar-benar menjadi lembaga yang melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” ujarnya.
Kapolri menegaskan, Polri siap menjalankan setiap rekomendasi komisi demi mewujudkan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh kepolisian.
Pertemuan ini menandai sinergi baru antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam memperkuat profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. (**)
Komisi Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa Bersinergi Dorong Pembaruan Kepolisian
