Bengkulu, – Aspek ekonomi menjadi target dampak pandemi Covid-19. Sehingga situasi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran dan terkontraksinya ekonomi yang cukup dalam.
Menyikapi dampak tersebut, Komisi I DPRD Kota Bengkulu beserta anggota melakukan “Hearing” bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu, Senin (22/02).
Komisi I dalam hearing bersama Disnaker juga menginginkan OPD terkait lakukan gerakan untuk mengatasi persoalan ini.
Sebab, situasi seperti ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
Pada hearing ini, perwakilan Komisi I DPRD Nuzuludin meminta Disnaker untuk menciptakan beberapa peluang kerja agar dampak tersebut teratasi.
“Memang menjadi tugas berat bagi Disnaker untuk menciptakan peluang kerja sebanyak mungkin. Tetapi upaya tersebut bisa dengan memperkuat peran Disnaker sebagai OPD bidang ketenagakerjaan,” ucap Nuzuludin.
Menurutnya, Persoalan utamanya ada di anggaran, namun hal ini dapat dikoordinasikan dengan pengambil kebijakan, sehingga Disnaker dapat benar-benar menjalankan tupoksinya dalam mengurai problem pengangguran.
“Salah satunya ialah bisa dengan memberikan pelatihan bagi karyawan yang baru saja mendapat pemutusan hubungan kerja,” lanjutnya.
Sementara itu, Kusmito Gunawan salah satu anggota Komisi I mengatakan Disnaker perlu intervensi kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, terutama toko modern dan waralaba yang masih beroperasi. Intervensi kebijakan itu terkait dengan upaya memprioritaskan pekerja lokal atau sekitar.
“Intinya pekerja lokal harus diprioritaskan. Itu kalau kita mau menyelesaikan problem penganggurannya. Pemda harus intervensi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang sama mengatasi persoalan ini,” sebut Kusmito.
Sedangkan Ariyono Gumay meminta Disnaker mendata dana CSR yang nantinya dapat dipergunakan untuk pemberian pelatihan bagi karyawan yang baru di PHK, misalnya pelatihan UMKM dan juga bantuan permodalan.
“Daripada perusahaan itu ngasih Laptop dan barang elektronik lainnya, lebih baik dananya untuk pelatihan oleh Disnaker,” ujar Ariyono.
Sementara itu, Kadisnaker Munarwin menyebut keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Kendati pernah punya rencana untuk melakukan pemutakhiran data perusahaan, namun karena Pandemi Covid-19 upaya tersebut belum dapat direalisasikan. (Adv)
