banner 1000x250

”Kami Tidak Pernah Mencatut Nama PGRI”

Mediabengkulu.co – Ketua Umum forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Provinsi Bengkulu, Yusak, S,Th merasa perlu menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya surat dari Ketua Umum PB PGRI Ibu Unifah Rosyidi sebagaimana diberitakan di jpnn.com jakrata, senin 11 mei 2020.

Yusak menyatakan bahwa GTKHNK35+ tidak pernah mencatut nama PGRI dalam perjuanganya. Kami di Bengkulu benar meminta dukungan dari Pengurus PGRI Bengkulu dan itu sesuai dengan garis perjuangan PGRI yaitu berjuang untuk semua honorer.

GTKHNK35+ juga tidak pernah mengunakan Logo dan atribut PGRI, baik di tingkat Pusat, Provinsi Kota atau kabupaten.

”Kami sampaikan hal ini, karena jangan sampai perjuangan kami di wadah forum GTKHNk35+ tercoreng oleh oknum tertentu, yang mungkin sengaja mengaburkan jati diri dan visi perjuangan kami,” tambah Yusak, Senin 11 Mei 2020.

Yusak mengaku bahwa dari awal pihaknya sudah mengetahui PB PGRI tidak boleh mendukung hanya satu perkumpulan saja.

Maka dari itu, sejak awal GTKHNK35+ hanya meminta berupa surat dukungan pada pengurus PGRI tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

”Kami meminta dukungan dalam rangka perjuangan kami untuk menuntut Pemeritah pusat agar mengeluarkan Keppres yang mengakomodir GTKHNK 35+ segera diangkat PNS tanpa tes dan Gaji UMK bagi GTK 35-. Surat dukungan itupun bukannya hanya kami mintakkan ke Pengurus PGRI, tetap juga dari Kepala Daerah, DPDR, DIKNAS, DPD dan DPR RI, dan luar biasanya Untuk Bengkulu kami sudah mendaptkan dukungan penuh” jelas Yusak.

”Garis Perjuangan GTKHNK35+ sudah kami sepakati pada waktu Rakornas di jakarta 20 Feberuri 2020 yang lalu, yang dikomandohi oleh Bapak H. Nasrullah. Garis perjuangan itu kemudian menjadi SOP dalam perjuangan kami. Demikian tandas Yusak yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV Nasional di Forum GTKHN35+,”ujar yusak.

Terkait perkembangan Perjuangan GTKHNK35+ di Provinsi Bengkulu, Yusak juga menyampaikan ucapan terima kasih, kepada banyak pihak yaitu Bapak Gubernur Bengkulu,DPRD, DPD dan DPR RI dapil Bengkulu yang sudah memberikan surat permohonan langsung ke Presiden agar Honorer 35+ diangkat segera menjadi PNS dan Honorer 35- diberi gaji UMK dari APBN.

”Kami semakin yakin bahwa Presiden selepas Wabah Covid19 ini akan mengeluarkan Keppres PNS bagi Honorer 35+. Itu sangat mendasar, karena sebentar lagi PNS akan banyak pensiun sedangkan GTK banyak berstatus Honorer dengan gaji tak layak,” Tambah Yusak.(rls)