Bengkulu, mediabengkulu.co – Tenaga honorer di Bengkulu kembali menyuarakan keresahan mereka terkait gaji rendah dan ketidakjelasan status kepegawaian.
Menjelang implementasi kebijakan pemerintah pusat pada Januari 2025 yang melarang perekrutan honorer kecuali melalui sistem outsourcing, Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengkaji langkah terbaik untuk melindungi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunadi, menegaskan bahwa Pemprov terus melakukan evaluasi terhadap data pegawai non-ASN, memperpanjang kontrak kerja, serta memastikan pembayaran honor tetap berjalan.
“Kami berkomitmen mencari solusi yang tidak merugikan tenaga honorer, meskipun keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat,” ujar Gunadi.
Selain itu, Pemprov Bengkulu mempertimbangkan usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tanpa seleksi.
Faktor yang dipertimbangkan mencakup masa kerja, usia pensiun, dan hasil perangkingan yang telah dilakukan sebelumnya.
Setelah enam kali mengajukan permohonan audiensi sejak 2023, Aliansi Forum Honorer R2 dan R3 akhirnya bertemu dengan Gubernur Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ketua Aliansi Forum R2 dan R3, Eprin Suryadi, menegaskan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama membutuhkan kepastian status dari pemerintah daerah.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi status kami masih menggantung. Kami meminta solusi konkret, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja agar tidak diabaikan begitu saja,” tegas Eprin.
Selain status, tenaga honorer juga mengeluhkan ketimpangan penghasilan.
Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap hanya menerima sekitar satu juta rupiah per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan honorer di Organisasi Perangkat Daerah.
Honorer dengan ijazah SD dan SMP pun mempertanyakan peluang mereka dalam sistem ketenagakerjaan yang baru.
Salah satu tenaga honorer, Saiful (43), mengungkapkan kegelisahannya dalam audiensi tersebut.
“Kami hanya ingin kepastian. Gaji kami jauh dari layak, terutama honorer di sekolah. Kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi tetap tanpa kejelasan. Kami berharap ada keadilan dalam sistem pengangkatan ini,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan tenaga honorer.
Diharapkan, koordinasi intensif antara Pemprov Bengkulu dan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kesejahteraan tenaga honorer di Bengkulu.
Sumber: Mitra Humas
