Bengkulu, mediabengkulu.co – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (25/11/2025).
Dengan agenda penyampaian Nota Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkulu, Sumardi, didampingi para wakil ketua: Teguh Zulkarnain, Sonti Bakara, dan Agus Riyadi.
Hadir pula perwakilan Forkopimda, 19 anggota dewan, serta undangan dari Danrem 041/Gamas, Lanal Bengkulu, dan Kejaksaan Tinggi.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam proses penyusunan APBD.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Sinergi ini penting untuk memastikan APBD berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat,” ujar Mian.
Ia menyebut bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun kedua penyusunan Raperda APBD di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur.
“APBD 2026 merupakan implementasi visi dan misi Bengkulu maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam paparannya, Mian membeberkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang 2025.
“Kinerja makro Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan positif. Realisasi investasi tahun ini mencapai Rp901,61 miliar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kabupaten/kota.
“Termasuk pembangunan jalan, fasilitas publik, dan pengadaan ambulans gratis di desa-desa. Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat program strategis,” tambahnya.
Mian, menegaskan bahwa RAPBD Bengkulu memuat tujuh prioritas pembangunan, yakni:
1. Pemerintahan yang berpihak kepada rakyat
2. Penguatan rasa aman dan kehidupan yang harmonis
3. Pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah
4. Pemberdayaan masyarakat madani yang berkeadilan
5. Pertumbuhan kewirausahaan
6. Penguatan sektor ekonomi lokal
7. Pengembangan wisata hijau (green tourism)
“Kami yakin tujuh prioritas ini menjadi fondasi kuat bagi Bengkulu agar semakin maju dan kompetitif,” tegas Mian.
Rapat Paripurna ditutup dengan penegasan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mengawal efektivitas APBD 2025 demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu. (Hln)
DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Bahas Nota Kesepakatan APBD 2025
