Lebong, mediabengkulu.co – DPRD Lebong gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022, rapat digelar di ruang rapat paripurnan DPRD Lebong, Rabu (12/7/2023).
Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lebong Dedi Hariyanto, yang diikuti 15 anggota dan dihadiri Bupati Lebong, OPD, FKPD dilingkungan pemda Lebong.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I, Wilyan Bachtiar, berkesempatan membacakan LKPJ yang disampaikan oleh bupati.
Terpantau, sedikitnya ada sekitar 19 rekomendasi yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Lebong ke depannya, meliputi, realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dinilai belum maksimal, investasi bidang energi oleh PT. KHE di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang yang dinilai tidak sesuai dokumen awal.
Selanjutnya belum adanya pengelolaan lingkungan pada gedung PICU dan NICU RSUD Lebong, realisasi bantuan orang sakit yang bersumber dari APBD Lebong, serta beberapa catatan lainnya.
Kemudian catatan lainnya DPRD meminta pemda segera menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) rumah sakit.
Termasuk persoalan bantuan sosial untuk orang sakit, DPRD meminta agar jangan dipersulit.
Bupati Lebong Kopli Ansori memastikan bakal menindaklanjuti semua catatan yang disampaikan DPRD Lebong tersebut.
Bupati Kopli juga menyatakan pihaknya bersama DPRD Lebong sudah menandatangani berita acara penyerahan LKPJ Pemkab Lebong tahun 2022.
Dengan demikian DPRD juga telah menyetujui dan menerima LKPJ TA 2022.
Tinggal bagaimana pihaknya melakukan dan melaksanakan rekomendasi serta catatan yang diberikan. “Kita apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas rekomendasi itu pastinya akan ditindaklanjuti,”Jelas Bupati. (Adv/Btr)
