Bengkulu, mediabengkulu.co – Kritik tajam dilayangkan DPRD Provinsi Bengkulu kepada PT Pelindo terkait buruknya pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai.
Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada Kamis (10/4/2025), suasana memanas ketika Anggota Komisi IV DPRD, Tengku Zulkarnain, secara terbuka mendesak agar pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau Pelindo tidak bisa memberikan bukti kerja nyata, lebih baik mundur. Serahkan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu demi kepentingan masyarakat,” tegas Tengku Zulkarnain di hadapan awak media dan sejumlah perwakilan Pelindo.
Menurutnya, PT Pelindo selama ini hanya memberikan janji manis tanpa realisasi.
Salah satu janji yang disoroti adalah rencana investasi sebesar Rp1 triliun untuk pengembangan pelabuhan, yang hingga kini belum terlihat hasilnya.
“Sudah beberapa hari pengerukan dilakukan, tapi kapal-kapal kecil saja masih susah masuk. Ini menunjukkan kinerja Pelindo sangat mengecewakan. Masyarakat butuh aksi, bukan janji,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat Pelabuhan Pulau Baai merupakan salah satu infrastruktur vital dalam mendukung aktivitas ekonomi Bengkulu.
DPRD menilai, jika PT Pelindo tidak mampu mengelola dengan profesional, maka wajar jika pengelolaannya diambil alih pemerintah daerah.
“Pelabuhan ini punya peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Jangan sampai potensi sebesar ini terbengkalai karena dikelola secara asal-asalan,” tambah Tengku.
Desakan dari DPRD ini sekaligus menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama antara Pemprov Bengkulu dan PT Pelindo.
Harapan besar kini tertuju pada langkah nyata dari pemerintah pusat maupun manajemen Pelindo, agar ke depan pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai bisa memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat luas.
