Jakarta, mediabengkulu.co – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dipimpin oleh Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan dihadiri oleh anggota Komite IV serta Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Nawardi menekankan pentingnya diskusi ini untuk memberikan masukan strategis bagi LPDP dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana abadi pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa dana pendidikan yang besar ini benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ujar Nawardi.
Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto memaparkan bahwa hingga akhir 2024, total dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai Rp159,23 triliun.
Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hasil investasi.
Sepanjang tahun 2024, LPDP telah mencairkan Rp15 triliun untuk mendukung program beasiswa dan penelitian.
“Lebih dari 90.000 penerima telah mendapatkan beasiswa program gelar, sementara hampir 580.000 peserta mengikuti program non-gelar. Selain itu, kami juga telah mendanai 3.249 proyek riset dengan total pendanaan lebih dari Rp3,2 triliun,” jelas Andin.
Meskipun mencatat capaian yang signifikan, LPDP tetap menghadapi tantangan, terutama dalam pemerataan akses beasiswa di daerah tertinggal.
Beberapa anggota Komite IV menyoroti kesenjangan akses bagi mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang sering mengalami kendala dalam memperoleh informasi dan memenuhi persyaratan administrasi.
“Penting bagi LPDP untuk merancang strategi yang lebih efektif agar mahasiswa dari daerah 3T memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses beasiswa,” ujar salah satu anggota Komite IV.
Selain itu, efisiensi anggaran menjadi isu utama dalam rapat ini.
LPDP menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,24 triliun pada tahun 2025 tanpa mengurangi layanan utama beasiswa dan riset.
Langkah ini dilakukan dengan menekan belanja operasional tanpa mengorbankan keberlanjutan program prioritas.
Ahmad Nawardi menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus terus diawasi agar transparan dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara LPDP dan pemerintah daerah untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Andin Hadiyanto menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas program LPDP.
“Kami akan terus bekerja keras memastikan bahwa dana pendidikan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia,” tegasnya.
Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi program serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Diharapkan, kebijakan LPDP ke depan semakin inklusif dan efektif dalam mendukung pendidikan dan penelitian di Indonesia.
Sumber: DPD RI
