oleh

DPD RI Mendesak Dana Refocusing APBN dan APBD untuk Petani dan Nelayan

Mediabengkulu.co – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius kepada petani dan nelayan tetutama terkait dengan Dana refocusing APBN dan APBD yang digunakan untuk penanganan dan pencegajan dampak pandemi covid 19.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengungkapkan masalah keberpihakan kita kepada petani dan nelayan menjadi salah satu tema dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, jum’at (19/06).

“Ya persoalan dampak wabah pandemi covid 19 juga menjadi salah satu topik dalam pertemuan. Salah satu diantaranya, kita ingin agar refocusing anggaran baik itu APBN maupun APBD tidak membebani masyarakat terutama saudara saydara kita kaum petani, nelayan, peternak dan pembudidaya. Karena dari hasil oenyerapan aspirasi di beberapa daerah, DPD RI menemukan beberapa dampak yang dirasakan saudara saudara kita disektor ini,” tegasnya.

Keberpihakan pemerintah ke sektor ini sangat penting karena belanja pemerintah maaih menjadi salah satu penggerak perekonomian tetutama bela.ja sektor pangan dan perikanan.

“Oleh karenanya, kita garis bawahi bersama agar refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah tidak merugikan masyarakat banyak.”

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan pertemuan antara pimpinan DPD RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor juga membahas keinginan masyarakat terkait dengan stimulus ekonomi di sektor UMKM.

“DPD RI memandang perlu, program relaksasi kredit tidak hanya diberikan kepada para pengusaha besar tapi lebih diperhatikan lagi sektor UKM. Meskipun skala mereka kecil kecil, tapi sektor ini yang banyak menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja informal. Oleh karenanya, perlu adanya kebijakan khusus bagaimana mereka harus mempertahankan usahanya pada saat pandemi ini. Dan itu perlu bimbingan, arahan dan support dari pemerintah,”tegasnya.

Selain dua hal tersebut, pertemuan antara Preaiden Jokowl Widodo dan pimpinan DPD RI juga membahas peningkatan peran DPD RI dalam pembangunan daerah, penguatan dpd dalam prosea legislatif tripartit, pilkada serentak 9 desember, RUU Haluan idiologi Pancasila, ekonomi dan perubahan IAIN menjadi UIN. (*)

Komentar

BERITA LAINNYA