ARGAMAKMUR,Mediabengkulu.co- Pemkab BU melalui Bapelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renja di stand Pekan Raya Bapelitbangda BU, pada Selasa.
Kabid PPPED Bapelitbangda BU Rina Fitrianty, MT mengatakan, bahwa E-monev merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, mulai dari tujuan dan sasaran pada level daerah hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada level Perangkat Daerah.
Menurutnya, ini merupakan langkah awal yang dihadiri secara intern guna penyempurnaan sistem ke depannya, secara umum, sistem e-Monev Renja yang dikembangkan akan mengolah data yang berbasis pada dokumen perencanaan, khususnya pada target dan realisasi indikator-indikator output maupun outcome.
Sosialisasi ini diwarnai dengan diskusi yang menghasilkan beberapa masukan yang dapat ditindaklanjuti dalam menyempurnakan sistem ini sebelum akhirnya diterapkan dalam proses pembangunan di Kabupaten BU
Pada sosialisasi ini perannya bahwa aplikasi e-Monev Renja adalah sistem informasi monitoring dan evalausi pembangunan berbasis elektronik untuk memonitor dan mengevaluasi kerja dan kinerja kegiatan OPD dan Pemerintah Daerah.
“Evaluasi kerja didasarkan atas perkembangan pelaksanaan fisik dan serapan dana kegiatan sedangkan evaluasi kinerja didasarkan atas perkembangan indikator input dan output kegiatan,” kata Rina Fitrianti.
Hal tersebut didasari, Kabupaten BU melalui Bapelitbangda untuk menginisiasi pembuatan Sistem e-Monev Renja, yaitu sebuah sistem yang dapat mempermudahkan dalam pemantauan, pengendalian, dan evaluasi proses perencanaan baik di level perangkat daerah maupun di level kabupaten.
Sistem ini, Rina harapkan dapat mendongkrak akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten BU karena data dan informasi yang terdapat pada sistem ini nantinya akan dapat dilihat dan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Acara tersebut dihadiri perwakilan OPD. (nd/ans).
