Bengkulu, Mediabengkulu.co – Usulan dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu sangat besar, ada saran agar sebagian dapat ditanggulangi oleh pemerintah pusat.
Jika anggaran dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Walikota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 250 milyar dibebankan sepenuhnya ke APBD Provinsi Bengkulu, dinilai akan memberatkan. Terlebih lagi dengan keterbatasan dana APBD sendiri, dikhawatirkan tidak ada lagi anggaran untuk merealisasikan program pembangunan tahunan.
“Hendaknya semua jangan dibebankan ke APBD Provinsi. Apalagi karena besarnya kebutuhan dana Pilkada serentak tahun depan, seharusnya sebagian ditanggulangi pemerintah pusat. Belum lagi ini juga hajatan secara nasional,” ujar Sujono, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (06/06/2023).
Disampaikan Sujono, idealnya dana penyelenggaraan Pilkada serentak yang bisa ditanggulangi APBD Provinsi Bengkulu sekitar Rp. 150 milyar. Mengingat jika melebihi Rp.200 milyar dengan total dana APBD Provinsi sebesar Rp. 3 triliun, sekitar setengahnya habis untuk belanja pegawai. Belum lagi mengacu pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, dana APBD juga harus dialokasikan untuk pihak Bawaslu dan aparat keamanan.
“Sangat memberatkan anggaran dana itu diambil dalam satu tahunan. Minimal, baiknya jika dipaksakan dialokasikan dalam APBD Provinsi dalam dua tahun anggaran. Misalnya dicicil dalam APBD Perubahan di tahun ini,” sampai Sujono.
Sujono menambahkan, peluang dana Pilkada serentak mulai dialokasikan dalam APBD-P tahun ini, dapat saja terjadi, namun nilainya juga tidak terlalu besar.
“Kita lihat saja dalam pembahasan nanti, karena kebutuhan dana Pilkada serentak ini memang sangat besar dan memberatkan,” tutup Sujono. (Adv/81mediabengkulu.co)
