oleh

Sibuk Pencitraan Pencegahan Covid-19 Terlupakan

Penulis: Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT, IAI  *)

Mediabengkulu.co – Sebuah realita di Bengkulu,  Kepala Daerah yang  berencana akan maju lagi di pilkada 2020 berlomba-lomba menggunakan kesempatan refocusing dana APBD tanpa persetujuan DPRD untuk program kerakyatan yang ditunggangi program-program pencitraan pribadi mereka sebagai Kepala Daerah seperti bagi-bagi beras, karung berasnya ditempeli gambar sang calon Kepala Daerah, bahkan setiap bagi-bagi beras ada calon Kepala Daerah yang menjadi ‘kuli panggul’ dari rumah ke rumah yang menimbulkan kerumunan. Ditempat yang lain, ada calon Kepala Daerah yang membagikan 5 atau 10 karung beras dari titik ke titik tukang ojek membawa tim sukses dan wartawan puluhan yang juga memimbulkan kerumunan. Ini realitas bahkan dengan bangganya di upload di media sosial, padahal hal-hal yang menimbulkan kerumunan ini dilarang dalam Maklumat Kapolri guna mencegah dan memutus mata rantai Covid-19.

 

Allah tidak pernah berhenti menguji umatnya. Kali ini wabah Covid-19 bertepatan dengan waktu menjelang pilkada, sehingga dampak Covid-19 pun dipolitisir sedemikian rupa dalam bentuk pencitraan calon Kepala Daerah melebihi hal yang lebih penting lagi yaitu pencegahan wabah Covid-19.

Kalau jaman Orde Baru yang minim informasi sah-sah saja pencitraan dilakukan berlebihan karena pendidikan masyarakat masih terbatas dan alat komunikasi pun tidak secanggih seperti sekarang ini, sehingga pencitraan yang dilakukan sekarang ini seperti lawakan para badut di panggung ketoprak humor tanpa sutradara (berantakan) karena sudah sangat berlebihan dan menampilkan kebodohan.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, apa yang dibagikan tidak perlu lah ditempeli foto dang calon Kepala Daerah karena dengan luasnya informasi yang dapat dijangkau oleh sebuah smart phone seharga 500 ribuan, tidak ada yang buta informasi dan pengetahuan sehingga tidak tahu siapa Gubernurnya, Bupatinya maupun Walikotanya.

Seperti di Provinsi Bengkulu, hanya dengan menulis “Beras dan Mie Instan Bantuan Pemerintah Provinsi Bengkulu”, tidak ada yang tidak tahu bahwa bantuan beras dan mie instan itu atas kebijakan dan Perintah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, tidak perlu pula P Rohidin Mersyah bersusah payah mengangkat berasnya dan langsung menyerahkan kepada masyarakat. Begitu juga Pembagian Beras dan Mie Instan oleh Walikota Bengkulu, tidak perlu pula di antar dari rumah ke rumah, cukup diserahkan kepada Ketua RT melalui Kepala Kecamatan derngan hanya ada tulisan “Beras dan Mie Instan Bantuan Pemerintah Kota Bengkulu”, semua orang tahu bahwa pengadaan Mie Instan untuk rakyat itu atas kebijakan dan perintah Walikota Bengkulu Helmi Hasan. Kenyataan dilapangan, program bagi-bagi beras yang menimbulkan kerumunan ini telah merusak physical distancing orang dengan orang lainnya bahkan telah pula melanggar Maklumat Kapolri.

Bahkan program bagi-bagi beras dan mie instan ini tanpa sadar telah pula menciptakan rantai yang kokoh tersebarnya Covid-19 yang sangat mematikan akibat tradisi masyarakat yang suka ‘berjubel’ dan tidak suka untuk antri dalam jarak yang cukup (min 1 – 1,8 m, sebagaimana diatur dalam protocol physical distancing). Hiruk pikuk pencitraan di atas, ternyata melupakan hal yang lebih penting lagi yaitu pencegahan berkembangnya wabah Covid-19.

Saya kurang suka membaca berita beberapa hari ini ada seorang pejabat eselon 2 yang memberikan statemen bahwa “Pemerintah tidak kekurangan APD” tetapi saya lebih menyukai statemen bahwa “Pemerintah  telah menempatkan  para Aparatur Sipil Negara yang  dibantu TNI dan Polri untuk mengawasi titik-titik rawan berkumpulnya masyarakat untuk menjaga agar physical distancing tetap  terjaga dalam jarak yang aman, dalam upaya mencegah semakin berkembangnya penularan Covid-19, bahkan apabila terjadinya kerumunan maka petugas pengendali masa telah siap melakukan pembubaran. Selanjutnya pemerintah meminta partisipasi masyarakat dalam hal menyampaikan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kerumunan dan pelanggaran physical distancing dilingkungannya untuk dilakukan penindakan”.

Hampir semua kita  punya televisi dan alat komunikasi tetapi kita tidak sadar, dengan jumlah penduduk ratusan juta orang yang tidak sebanding dengan jumlah Tim Medis, Rumah Sakit Rujukan, Peralatan dan APD, kita masih melupakan pencegahan yang sebenarnya karena  kerumunan orang adalah media yang paling potensial berkembangnya Covid-19.

Seperti kata teman saya sesama jurnalis beberapa hari lalu, “bahwa daerah kita ini semua kegiatan dibuat seremonial dan pencitraan sehingga saat proses penyerahan APD yang mendesak pun masih diadakan seremonial dengan berjenjang guna pencitraan. Kalau mau memangkas mata rantai wabah Covid-19 ini, maka mata rantai birokrasi dan seremonial pendistribusian APD dan kebutuhan barang lainnya dalam menanggulangi wabah Covid-19 pun harus dipangkas guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.”

Saran saya kepada tuan-tuan yang terhormat para pengambil keputusan, hentikanlah pencitraan tuan-tuan, fokuslah melakukan tindakan pencegahan terutama dalam mengatur jarak dan cara hubungan orang perorang agar pencegahan Covid-19 dapat dikendalikan dan dihentikan, karena dengan perbandingan jumlah masyarakat dengan tim medis, Rumah Sakit Rujukan, APD dan Peralatan lainnya, apabila terjadi lonjakan PDP maka kita tidak akan sanggup menghentikan berkembangnya Covid-19 ini. Italia dan negera-negara Eropa dengan jumlah penduduk sedikit dengan tim medis yang banyak, obat dan alat kedokteran yang banyak dan canggih saja tidak mampu mengendalikan dan menghentikan wabah Covid-19 ini, jika dibandingkan dengan negeri kita dimana penduduknya banyak, tim medis terbatas, alat kedokteran yang tersedia terbatas, APD yang tersesia juga terbatas,  yang jelas didak sebanding dengan kebutuhan atas banyaknya jumlah penduduk kita, jika wabah Covid-19 ini membesar maka kita tidak akan sanggup menghentikannya.

Apabila wabah Covid-19 menimbulkan malapetaka yang maha dasyat bagi rakyat kita maka tidak ada lagi yang dapat kita lakukan kecuali penyesalan … ya penyesalan selalu datang terakhir. Tidak ada gunanya Pilkada kalau kita sudah mati semua akibat wabah Covid-19 ini.

*) Penulis Adalah : expert in Political Science, Political Communication and Social Media –  Excecutive Director Pustipikor Indonesia

Komentar

BERITA LAINNYA