oleh

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda Tahun Anggaran 2020

MediaBengkulu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong melaksanakan rapat Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda Tahun Anggaran 2020, yang langsung dilanjutkan dengan “Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Pengantar Raperda Tahun Anggaran 2020”

Rapat yang telah dilaksanakan Senin (20/01/20) ini dihadiri oleh 17 Anggota Dewan dari 25 jumlah anggota Dewan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Asisten 1 beserta para Undangan yang terhormat lainnya.

Sidang dimulai dengan pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebong tahun 2020 dan dilanjutkan Paripurna Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi.

Dua sidang itu merupakan sidang lanjutan terkait delapan usulan raperda eksekutif yang disampaikan pada paripurna terdahulu (13/01/2020).

Delapan raperda itu terdiri dari Raperda Tentang Pengelolaan Sampah, Raperda Tentang Penetapan Baku amutu Air dan Kelas aAir Sungai di Kabupaten Lebong, Raperda Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda Tentang Perubahan Penetapan Hari Jadi kKabupaten Lebong, Raperda tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei, dan Raperda Tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Adapun Raperda yang disampaikan pada Rapat Paripura DPRD Kab. Lebong ialah :
1. Raperda Tentang Pengolahan Sampah
2. Raperda Tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai di Kab. Lebong
3. Raperda Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kab. Lebong
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
5. Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil
6. Paperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Lebong No. 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Hari Jadi Kab. Lebong
7. Raperda Tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei
8. Raperda Tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pip Hariyono menyampaikan apresiasi terhadap delapan usulan yang masuk dan akan menindak lanjuti hingga pembahasan ke tingkat Bapemperda, Komisi hingga Fraksi.

Yang menjadi perhatian bagi fraksi PAN atas delapan raperda itu adalah penyidik pegawai negri sipil (PPNS). Dengan perda itu harus ada keadilan dalam memperlakukan seluruh ASN kedepannya.

Sementara Fraksi Partai Nasdem dan PKB dalam pandangan umumnya menyampaikan harapan yang sama terhadap raperda 2020 supaya tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, ekonomi, budaya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong supaya tidak menjadi polemik ke depannya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Jafri S.Sos menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pengangkatan pemberhentian mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk ukuran warna format serta penerbitan kartu tanda pengenal PPNS telah ditegaskan untuk PPNS harus seorang PNS dengan kualifikasi minimal pangkat penata muda III A dengan masa kerja minimal dua tahun dan diutamakan Sarjana Hukum.

Jafri juga menyampaikan, 8 raperda yang bakal dibuat tersebut selain untuk menjadi pijakan hukum bagi pemerintah dan akan dilaksanakan kedepan untuk selalu bersinergi dengan aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen menuturkan, jawaban yang disampaikan pihak eksekutif akan menjadi bahan pertimbangan kedepan bagi DPRD dalam pembahasan.

“Hasil pembahasan atau koreksi lebih dalam akan kami sampaikan pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi nantinya,” pungkasnya. (prw)

Berikiut Rangkuman Kegiatan :

 

Komentar

BERITA LAINNYA