oleh

Petahana VS fayr ply

Oleh : Redaksi

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Bengkulu tahun 2020 sudah semakin dekat. Sebagaimana diketahui Nama-nama yang dihembuskan kian beredar pesat, Rohidin Mersyah, Agusrin M Najamudin, Helmi Hasan, Imron Rosyadi, Hijazi,Izda Putra,David Suardi maupun Sasriponi Ranggolawe digadang-gadang Maju dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu dalam Pilkda Serentak 2020.

Terlepas dari siapa yang didukung, Rakyat Provinsi Bengkulu khususnya Kalangan intelek sudah dipastikan berharap Pilgub berlangsung secara demokratis, fair dan damai, Karena proses pilgub adalah sistem politik yang berujung pada merebut kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat luas.

Bicara pilgub tentu tidak bisa lepas dari kata fayr ply. Bicara fayr ply tentu bicara pergerakan kandidat. George c.s. Benson (Topo santoso:2007), penyimpangan kekuasaan sang Petahana tergolong “political corruption” yaitu setiap penggunaan kekuasaan pemerintahan yang tidak sah dan tidak etis untuk keuntungan pribadi dan keuntungan politik. Korupsi ini untuk meraih dua tujuan; materi dan kekuasaan.

Istilah petahana hanya kita temui dalam kontes negara demokratis. Dimana mekanisme pemilihan umum diberlakukan di berbagai level pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Petahana dapat kita definisikan sebagai kandidat yang sedang menjabat atau partai politik yang sedang berkuasa mencalonkan kembali dalam pemilu. Jadi, petahana dapat melekat pada diri kandidat, keluarga, dan partai pengusungnya.

Berbeda dengan situasi di Amerika, definisi petahana semakin luas dan kompleks. Karena kedudukan jabatan politik dalam pemerintahan terdiri presiden dan wakil, gubernur dan wakilnya, bupati atau walikota dan wakilnya. Sehingga ketika mereka kembali mencalonkan diri dengan partai lain atau dengan pasangan lain masih dapat dikategorikan sebagai petahana. Begitu juga apabila logika dinasti politik berlaku dalam kandidasi. Maka kandidat dari istri atau suami atau yang berhubungan keluarga dengan kandidat yang tak lagi dapat mencalonkan diri dalam kompetisi pemilu dapat pula diklasifikasikan sebagai petahana.

Penggunaan kekuasaan inilah yang kerap menjadi senjata utama bagi Petahana. Namun benarkah Petahana adalah satu-satunya kandidat yang bisa membuat kecurangan dalam meraih suara?

Dalam sebuah Diskusi santai dengan beberapa Teman Media Sosial, dan beberapa relasi di Bengkulu, yang terdiri dari akademisi dan pemerhati sosial politik, saya menyimpulkan bahwa kotestan atau peserta Pilkada hampir seluruhnya curang. Baik yang kalah atau yang menang. Makanya tak mengherankan jika dalam sidang di MK, pihak penggugat (pemohon) dan pihak tergugat (pihak terkait) saling serang dan menunjukan kecurangan masing – masing. Hanya saja tingkat kecurangan memang sangat bervariasi, tergantung stadiumnya. Namun karena pihak penggugat (pemohon) tidak mampu menunjukan alat bukti dan saksi yang cukup, kerap tergugat menang dalam sidang.

Kita secara objektif tentu memaklumi, selain memiliki awareness, petahana adalah pihak yang lebih berpotensi melakukan kecurangan. Seperti apakah Petahana kerap membuat kecurangan? Dengan tidak berarti menjustice salah kepada pihak Petahana berikut saya kemukakan hal – hal yang patut diwaspadai oleh semua pemimpi jurdil terkait potensi dimaksud.

1.Mobilisasi PNS
Modus mobilisasi PNS beragam. Dinas pendidikan dapat melakukan pertemuan para guru dan wali murid. Kadang kepala sekolah dibawah ancaman. Instruksi politik kepada semua Kades dengan iming-iming ada penambahan Anggaran Dana Desa (ADD). Jika ada PNS yang ketahuan tidak mendukung, siap-siap saja untuk dimutasi ke wilayah kering. Sebaliknya, pihak yang dianggap berjasa akan diberikan promosi. Bekerja secara terstruktur, rapi dan tersembunyi biasanya menjadi kode kecurangan incumbent.

2.Penggunaan APBD untuk kampanye

Sudah menjadi rahasia umum, kampanye untuk pihak petahana tidak menggunakan dana sendiri. Dinas pertanian membuat program bantuan gratis,  Dharma wanita melakukan bakti dan pembagian suplemen gratis, dikemas dengan kreasi yang mengedepankan nama petahana. Banyak Kepala Dinas yang mencari dana, entah dari cukong (pengusaha) maupun dari anggaran Dinas.  Kesempatan bagi para Kepala Dinas, “memalak” para kontraktor dengan bahasa “Bapak/Ibu mengajak bahagia”.

Pemborongpun takut, jika tidak ada kontribusi bisa – bisa besok jika si Bapak/si Ibu menang lagi, dia tidak dapat proyek. Indikasi ini terasa kuat, ketika dalam 2 tahun terakhir saya mencatat Dinas PUPR Subang mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) selalu melewati bulan Juli bahkan mepet ke akhir tahun, namun ditahun ini terencana bulan maret. Pemilih kritis dan intelek sudah memaklumi adanya nilai politis dalam hal ini.

3. Desain penyelenggara

petahana berpotensi membangun kekuatan di lembaga penyelenggara pilkada, KPUD dan atau PANWASLU. Peran KPUD disini, membuat pemetaan dalam recruitment jajaran ditingkat bawah, membuat desain kepemilikan nomor urut paslon, dll. Meski petahana tidak terlibat dalam proses recruitment, dirinya dalam beberapa moment bisa tatap muka dengan penyelenggara ini seperti dalam kegiatan pembukaan acara Pantarlih atau Diklat semua jajaran PPK hingga KPPS. Modus memberi tambahan honorarium yang diambil dari APBD, membuat petugas senang. Sementara Panwaslu Mengawasi terus menerus pergerakan lawan, hingga dibeberapa daerah sampai membubarkan pertemuan yang dilakukan calon Kepala Daerah lain.

Sebaliknya, jika ada laporan dari pihak lawan, Panwas bisa saja mengatakan tidak bisa diproses ke pelanggaran hukum karena tidak cukup bukti. Jika anggota Panwas dijadikan saksi di persidangan MK, dia bisa mengatakan bahwa petahana tidak melakukan pelanggaran hukum karena saksi dan bukti tidak cukup. Hal lain yang patut diwaspadai, Pihak penyelenggara bisa saja tidak membagi undangan bahkan kartu pemilih kepada wilayah yang dianggap sebagai basis musuh, mencetak kertas suara melebihi yang sudah ditentukan dan dipersiapkan kotak suara yang sudah berisi, merekayasa pemilih fiktif, hingga mengubah dokumen C1 hasil penghitungan suara.

Kecurangan sekali lagi pasti ada, dan lagi – lagi, sulit dibuktikan. Maka upaya preventif seyogyanya menjadi langkah utama agar kecurangan bisa diminimalisir.

 

Komentar

BERITA LAINNYA