oleh

Jembatan Lubuk Lagan Putus , Bupati Diminta Sigap

MEDIABENGKULU.CO (SELUMA)- Pemerintah daerah kabupaten Seluma dalah hal ini bupati Seluma diminta sigap dan wajib segera tanggap atas putusnya jembatan penghubung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo kecil pasca ambruk beberapa bulan lalu.

Desakan itu disampaikan tokoh masyarakat kecamatan Ulu Talo, Ahlul Fajri. Menurutnya, pemerintah harus menganggarkan atau mencari anggaran darurat atas terputusnya infrastruktur jembatan akibat sudah rapuh dimakan usia, pemerintah harus peka dan bijaksana dalam Penanggulangan Bencana sementara DPRD juga berhak mendesak pemerintah daerah untuk mencarikan anggaran untuk membangun jembatan tersebut.

” Kita memang tidak bisa bergantung pada APBD yang memang tidak terlalu besar di kabupaten Seluma. Saya pikir tidak perlu saya ajarkan karena mereka pejabat sudah jelas lebih paham dari kita masyarakat yang mereka anggap bodoh ini ” ucap Ahlul Fajri,Minggu (24/11).

Ahlul Fajri juga menyebutkan, perbaikan infrastruktur yang rusak karena dimakan usia itu merupakan tanggung jawab pemerintah karena hal ini dapat disamakan dengan bencana alam, walaupun hal ini disebabkan oleh kelalaian pihak tekhnis kabupaten Seluma.

” Terkait masalah jembatan yang putus ini adalah akibat kurangnya perhatian pemerintah. Sudah tidak zamannya lagi di era yang serba canggih dan maju ini, dimana Seluma masih jauh tertinggal dari segala bidang pembangunan terutama jalan dan jembatan yang masih memakai jembatan besi pada jalan jalan protokol dan jalan kabupaten sementara aktifitas kendaraan semakin banyak” kata Ahlul.

Ditambahkannya, bencana alam, misalnya jembatan putus, gedung ambruk, atau bentuk kerusakan lainnya bisa diperbaiki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Dalam tahap ini, seharusnya pemerintah pusat juga turut bertanggung jawab dan wajib turun tangan atas nasib rakyat Indonesia dalam hal ini masyarakat Seluma juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

” Kalau saja pemerintah kabupaten Seluma mau banyak jalan keluarnya untuk mendapatkan bantuan anggaran tersebut seperti anggaran infrastruktur darurat untuk penanggulangan bencana alam, bisa tidak melalui mekanisme lelang. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai bersifat darurat sehingga tak bisa menunggu lama hal darurat yang harus diperbaiki pasca bencana adalah kondisi infrastruktur penunjang transportasi seperti jembatan dan jalan. Namun mekanisme tanpa lelang itu tidak bisa dilakukan untuk infrastruktur yang bersifat permanen.Kalau darurat tentu ada (dibangun) jembatan bailey itu dilakukan. Untuk darurat mengatasi (hambatan) transportasi agar terhindar dari bahaya penyeberangan yang dilakukan anak-anak sekolah setiap hari menyebrangi arus sungai yang deras” kata Ahlul.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ikut menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur dan
BPBD menurutnya, harus andil dan menjadi penanggung jawab dalam persoalan ini.

” Jika mereka tak mampu BNPB siap mengisi ‘gap’ ini tentu melalui dana siap pakai,” sampai Ahlul yang giat melakukan kontrol sosial terhadap kabupaten Seluma yang juga merasa prihatin dengan kondisi daerah kelahirannya.

Sementara mengenai penggunaan dana siap pakai yang tersimpan di pusat bukan tanpa syarat. Ahlul Fajri menambahkan, pencairan dana siap pakai baru bisa dilakukan bila bupati menyatakan ada kebutuhan anggaran yang tak lagi bisa mereka penuhi dengan APBD Cara ini bisa didukung dengan penetapan status tanggap darurat dalam kurun waktu tertentu.

” Sebagai tempat kelahiran saya sangat sedih melihat ketertinggalan Seluma. Saya tidak akan berhenti melakukan kritik atas kebijakan pemerintah seluma yang tidak pro kerakyatan” ujarnya.

Sementara itu kondisi dilapangan, akibat terputusnya jembatan di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil, puluhan siswa PAUD dan ratusan pelajar SD dan SMP terpaksa berjalan menyeberangi sungai setiap harinya saat hendak berangkat atau pulang sekolah. Mirisnya saat musim penghujan, mereka terpaksa gagal sekolah.

” Warga terutama kalangan orang tua cemas dan khawatir, sebab saat musim penghujan, debit dan arus air besar sehingga terkadang terpaksa tidak sekolah karena sulit menyeberangi sungai,” sampai Dodi Harmedi warga Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo kecil.

Tidak hanya itu, putusnya jembatan yang menjadi link kewenangan pemerintah daerah ini, juga mengancam ratusan jiwa warga eks transmigrasi di wilayah itu terisolir. Bahkan menghambat masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. (Ww)

Komentar

BERITA LAINNYA