oleh

Abaikan Fasum dan Fasos,Depelover Rawan Langgar Hukum

MEDIABENGKULU.CO (CURUP)-Perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) Subsidi Grand Sasaku Permai (GSP), yang dibangun oleh depelover dari perusahaan GRIYA MAHA KARYA (PT GMK) yang belokasi di dusun 4 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, saat ini dikeluhkan warga.

Hal ini karena belum terlengkapinya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas social(fasos), Sebagaimana yang diungkap warga Perumahan GSP melalui surat mereka ke depeloper, yang ditembuskan ke instansi terkait dan media cetak/online Bengkulu,waktu yang lalu. (20/09/2019).

Melalui surat yang dilayangkan ke pihak PT GMK, pada tanggal 14/09/2019 yang lalu dan diterima langsung oleh staf PT GMK, Yonna Junanti, warga memohon agar pihak PT GMK selaku depeloper perumahan BTN subsidi segera memenuhi Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) yang belum dipenuhi developer.

Surat yang ditembuskan ke pihak BTN Cabang Bengkulu,BTN Cabang Curup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong (PUPR-K RL) dan Media Cetak/online di Bengkulu, berisi tentang keresahan warga yang sudah berbulan-bulan mengalami KRISIS air bersih , akibat pembangunan jaringan air bersih yang tak kunjung tuntas.

Selain masalah air bersih, warga juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas sarana ibadah(musolah), kompensasi lahan Tempat Pemakaman Umum(TPU) dilokasi perumahan BTN subsidi tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi wartawan mediabengkulu.co dilapangan(20/09), saat ini belum ada tindakan yang berarti yang dilakukan oleh pihak depeloper dalam menyikapi keluan warga. Bak penampungan air bersih yang ada dilokasi terkesan Cuma formalitas saja.

Pipa jaringan air bersih, yang tidak ada airnya terlihat berserakan. Sarana ibadah(musolah) dan taman bermain anak-anak,juga tidak terlihat dilokasi tersebut.

Menurut warga, Madi (35), sudah hampir 7 bulan mereka mengalami krisis air brsih. Sarana air bersih yang ada dilokasi, yang hilang timbul, tidak bisa diandalkan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tak jarang mereka datangkan dari luar lokasi, bahkan menurut Madi, untuk mengatasi krisis bersih, ada beberapa warga yang terpaksa membuat sumur sendiri, dengan biaya yang cukup tinggi untuk ukuran Masayarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

“Buat sumur dilokasi ini mahal pak. Diperlukan biaya Rp 3,5 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu). Karena kedalamannya bias mencapai 15 M dan kultur tanahnya keras” Ujarnya berharap secepatnya ada solusi dari pihak-pihak terkait dalama mengatasi krisis air bersih di perumahan tersebut.

Selain masalah air bersih, tempat peribadatan, kompensasi lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), semakin menambah daftar keresahan Warga penghuni perumahan GSP. Bagaimana tidak? Menurut warga yang lain yang sempat disambangi Koran Bengkulu, Beberapa waktu yang lalu, ada salah salah seorang warga BTN Subsidi GSP yang meninggal dunia.

Tapi warga bingung mau dikuburkan dimana, akibat ketidak pastian lahan TPU. “Untung saja segenap warga dan aparat desa dusun 4 Desa Teladan, rata-rata berjiwa sosial tinggi, sehinggah masalah pemakaman bisa teratasi dengan baik.

Atas dasar berbagai macam persoalan tersebut, kami telah mengirimkan surat tentang keluhan kepada pihak developer, yang ditembuskan kepada Instansi Pemerintah yang terkait.

Harapan kami, semua fasilitas perumahan terpenuhi, Kembalikan status perumahan bersubsidi sesuai dengan peruntukannya, bukan malah untuk investasi yang dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pemasaran dan pihak Bank Tabungan Negara (BTN), tandas warga GSP.

Sampai berita ini dinaikkan, pihak PT GMK belum berhasil dikonfirmasi. Wartawan Koran ini telah mencoba mendatangi kantor pemasaran perumahan GSP di jalan iskandar ong, kelurahan Tibul Rejo, Curup Tengah Kab Rejang Lebong,namun pihak kantor PT GMK belum berhasil dikonfirmasi.

Sementara itu di tempat terpisah, seorang Praktisi Hukum yang enggan disebutkan namanya mengatakan, terkait dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
(1). Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2). Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, pungkasnya. (Tim)

Komentar

BERITA LAINNYA